Antara Kepemimpinan dan Pencitraan Digital
Dedi Mulyadi memang dikenal aktif memproduksi konten video yang menampilkan kegiatannya sebagai kepala daerah. Kehadirannya di YouTube dan media sosial kerap dipuji sebagai bentuk kedekatan dengan rakyat. Namun, kritik muncul ketika konten dinilai lebih dominan daripada capaian kebijakan yang terukur.
Menanggapi komentar Pandji, Dedi tidak membantah label tersebut. Ia justru menyebut kritik sang komika sebagai bagian dari demokrasi.
“Setiap pernyataannya menggelitik, korektif, dan edukatif,” ujar Dedi Mulyadi melalui video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Minggu (4/1/2026).
Namun, di mata sebagian publik, respons ini belum menjawab substansi kritik utama: apakah popularitas digital dapat menggantikan evaluasi kinerja pemerintahan yang objektif?
“Gubernur Konten” dan Pertanyaan Publik
Dedi juga menanggapi julukan “Gubernur Konten” dengan menekankan bahwa aktivitasnya di media sosial adalah strategi komunikasi, bukan sekadar hiburan.
“Apakah saya hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan, itu bisa dilihat dari hasilnya di lapangan. Saya mengajak Pandji keliling Jawa Barat, meninjau langsung kondisi jalan dan pembangunan di kabupaten-kabupaten,” tegasnya.
Ia bahkan mengklaim pendekatan berbasis konten berdampak pada efisiensi anggaran.
“Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar dari kerja sama media Rp50 miliar, sekarang cukup Rp3 miliar tapi viral terus,” katanya.
Meski demikian, kritik tetap mengemuka. Sebagian pengamat dan warganet menilai efisiensi promosi tidak serta-merta menjawab pertanyaan soal kualitas kebijakan publik, pemerataan pembangunan, dan indikator keberhasilan yang terukur.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
