Ia mendorong penguatan infrastruktur pengolahan sampah di tingkat lokal, seperti TPS3R, bank sampah, dan unit pengolahan komunitas. Menurut Nurul, pendekatan desentralistik akan lebih efektif menghadapi keterbatasan kapasitas TPA.
Selain itu, Nurul menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan, yang tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga pendampingan langsung ke lingkungan warga. Rekrutmen petugas pendamping di tingkat RW dapat menjadi jembatan perubahan perilaku masyarakat, asalkan didukung pembinaan konsisten.
“Perubahan budaya tidak bisa instan. Perlu kesabaran, keteladanan, dan keberlanjutan. Ini investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kota,” ujarnya.
Di tingkat nasional, Nurul menyebut DPR RI terus mendorong sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, termasuk dukungan regulasi, pendanaan, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah.
Ia optimistis, dengan kepemimpinan daerah yang responsif dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Bandung bisa keluar dari krisis sampah dan menjadi contoh kota dengan sistem pengelolaan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
“Kota Bandung punya modal sosial yang kuat. Jika kita bergerak bersama, persoalan sampah ini bisa kita ubah menjadi peluang perbaikan peradaban,” tutup Nurul.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
