BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memilih pendekatan pencegahan untuk memastikan agenda pembangunan infrastruktur tahun ini tidak berujung pada persoalan hukum. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum sejak tahap awal perencanaan.
Pemerintah Kota Bandung secara resmi melanjutkan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung dalam ranah Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kolaborasi ini dirancang sebagai pengamanan hukum bagi proyek-proyek strategis yang akan digarap sepanjang 2026.
Dalam kerja sama tersebut, Farhan secara khusus memberi perhatian pada empat dinas yang memegang peran kunci dalam pembangunan fisik kota. Keempatnya diproyeksikan menangani paket pekerjaan dengan tingkat risiko dan kompleksitas tinggi.
“Empat dinas ini mendapatkan tugas untuk 17 ruas prioritas yang akan diperbaiki tahun ini. Empat dinas itu adalah DSDABM, DPKP, DLH, dan Dinas Perhubungan,” ucap Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (21/1/2026).
Target perbaikan 17 ruas jalan prioritas menjadi fokus utama Pemkot Bandung tahun ini. Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur lain juga masuk dalam daftar kerja besar yang menuntut ketelitian, baik dari sisi teknis maupun administrasi.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
