"Perencanaannya harus matang, pelaksanaan juga harus baik. Ini bukan hal mudah, maka kami butuh sinergi agar semua pekerjaan lancar," sebutnya.
Farhan menekankan, salah satu kunci dari sinergi tersebut adalah keterbukaan komunikasi. Ia memastikan tidak ada lagi jarak birokrasi antara Pemkot dan Kejari, khususnya dalam hal konsultasi hukum yang berkaitan dengan proyek pemerintah.
Menurutnya, mekanisme ini sekaligus menjadi upaya menutup ruang bagi oknum yang kerap mengatasnamakan pejabat atau aparat penegak hukum demi kepentingan pribadi.
"Sudah di level di mana tidak boleh ada lagi yang tiba-tiba mengatasnamakan Jaksa ke Wali Kota, atau sebaliknya. Secara formal sudah ada tanda tangan, secara informal komunikasi di Forkopimda sangat erat," tegasnya.
Dari pihak Kejari Kota Bandung, dukungan penuh juga disampaikan. Kasi Intel Kejari Kota Bandung, Alex Akbar, menegaskan kesiapan institusinya untuk mengawal proyek pemerintah agar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
