Melawan Ketimpangan Ekonomi Digital
Kebijakan Pemprov Jabar ini sejalan dengan kegelisahan Dewan Pers terkait ketimpangan pembagian "kue" iklan. Saat ini, sebagian besar pendapatan iklan digital tersedot ke platform global, yang memicu penurunan pendapatan signifikan bagi perusahaan media konvensional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, secara tegas meminta adanya intervensi dari pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil. Tanpa campur tangan kebijakan, eksistensi pers sebagai pilar demokrasi terancam runtuh oleh dominasi media sosial.
"Kami mengharapkan campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan, agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial tapi juga ikut mempertahankan tegaknya sumbernya pers," kata Komaruddin dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026).
Dengan kebijakan belanja iklan yang berpihak pada pers, diharapkan media massa tetap mampu berdiri tegak menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi akurat kepada publik.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
