BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terhenti sejak pekan pertama Januari 2026. Akibatnya, sebanyak 2.998 penerima manfaat tidak lagi menerima paket makanan bergizi yang sebelumnya dibagikan setiap hari sekolah.
Penghentian distribusi MBG di Sukabumi tersebut disebut terjadi tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah maupun orangtua siswa. Aktivitas produksi di dapur berhenti total, dan distribusi makanan tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.
Orangtua Siswa Keluhkan Penghentian MBG
Indah (37), salah seorang orangtua siswa, mengaku terkejut karena program yang sebelumnya berjalan lancar tiba-tiba terhenti.
“Tahun kemarin masih lancar. Tapi awal tahun ini anak saya tidak pernah terima lagi paket MBG. Tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu berhenti. Padahal itu sangat membantu,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Menurut Indah, distribusi sempat berlangsung di awal Januari selama beberapa hari sebelum akhirnya benar-benar mandek.
“Setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang. Katanya dapurnya berhenti dulu, tapi tidak tahu apa alasannya,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Yuni (45), orangtua siswa lainnya. Ia mendengar kabar adanya konflik internal terkait pengelolaan dapur MBG.
“Saya dengar ada sengketa antara dua dapur yang menyuplai sekolah yang sama di bawah yayasan yang sama. Tapi itu baru kabar yang beredar,” ujarnya.
Yuni berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak merugikan siswa maupun para pekerja dapur, terutama menjelang Lebaran.
Dugaan Konflik Pengelolaan dan Akses Rekening Operasional
Pemilik fasilitas dapur, Tini Suhartini (44), menjelaskan bahwa persoalan bermula ketika aksesnya sebagai maker pada virtual account operasional dapur tidak lagi dapat digunakan pada awal Januari 2026.
Dalam sistem MBG, maker berperan menginisiasi pencairan dana operasional untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan dapur.
“Awal Januari saya sudah tidak bisa mengakses sebagai maker. Beberapa hari kemudian ada email dari bank, nama virtual account berubah,” kata Tini.
Ia mengaku perubahan tersebut terjadi tanpa konfirmasi langsung. Tini juga membantah isu bahwa akunnya diretas.
“Kalau benar diretas, seharusnya ada pemberitahuan resmi dari bank. Ini langsung berubah tanpa konfirmasi,” ujarnya.
Polemik Setoran dan Biaya Operasional
Menurut Tini, konflik bermula sejak Desember 2025 saat ia menghentikan setoran Rp2.000 per porsi—yang kemudian menjadi Rp1.800 per porsi—kepada Yayasan Gunung Gede Bersahaja selaku pengelola SPPG.
Dengan total 2.998 penerima manfaat, potongan Rp1.800 per porsi disebut bernilai signifikan setiap harinya dan berdampak pada biaya operasional dapur.
Ia juga mengungkap adanya tambahan biaya seperti sertifikasi koki BNSP dan administrasi yang disebut harus melalui yayasan.
“Semua dibebankan ke pemilik fasilitas. Biaya makin besar, dari Rp16 juta jadi Rp19 juta. Saya merasa keberatan,” ungkapnya.
Sejak penghentian setoran tersebut, Tini mengaku mendapat tekanan dalam forum internal dan disebut tidak kooperatif. Tak lama kemudian, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya berpindah ke dapur lain yang kini melayani sekolah penerima manfaat sebelumnya.
Puluhan Pekerja Terdampak
Sejak dapur MBG Surade berhenti beroperasi, sekitar 47 pekerja terdampak. Selain itu, sejumlah pemasok bahan pangan disebut belum menerima pembayaran.
Tini mengaku dalam dua pekan sebelum penghentian total, ia sudah mengalami kesulitan mencairkan dana operasional.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola yayasan maupun instansi terkait mengenai kelanjutan operasional dapur MBG di Sukabumi tersebut.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
