BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Isu transisi energi kembali menguat, tidak hanya di level kebijakan nasional, tetapi juga menyentuh realitas warga di lapangan. Dalam diskusi bertajuk “Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak” yang menjadi bagian dari Festival Energi Bersih 2026, para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya peran daerah dalam memastikan kebijakan energi berpihak pada masyarakat.
Forum yang diinisiasi oleh RUTE Berkeadilan Jabar ini menegaskan bahwa selama ini arah kebijakan transisi energi masih terpusat di tingkat nasional. Padahal, dampak dari kebijakan tersebut justru paling dirasakan oleh masyarakat di sekitar proyek energi, seperti PLTU berbahan batu bara.
Mulai dari petani, nelayan, hingga warga pesisir disebut menjadi kelompok yang paling terdampak, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu lebih aktif menyusun peta jalan transisi energi yang inklusif dan berkeadilan.
Diskusi ini sekaligus menjadi ruang bagi suara warga yang selama ini jarang terdengar dalam proses perumusan kebijakan.
Salah satunya datang dari Agus Gunawan (53), warga Kampung Kancikulon, Blok Kemis, Kabupaten Cirebon. Ia menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari warga berubah sejak keberadaan PLTU di wilayahnya.
“Jadi suhu panas dari PLTU itu sangat terasa, panas sekali. Itu kebantu kalau lagi musim hujan. Tapi kalau sudah tidak hujan satu atau dua hari, panasnya luar biasa,” ujarnya.
Agus menyebut, kondisi panas yang ekstrem membuat warga kesulitan beraktivitas di dalam rumah. Bahkan, untuk sekadar merasakan udara sejuk, warga harus keluar ke pinggir jalan.
Tak hanya itu, keberadaan dua PLTU dengan jarak yang sangat dekat sekitar 400 hingga 500 meter membuat dampak semakin terasa. Warga yang tinggal di tengah-tengah lokasi pembangkit mengaku belum pernah mendapatkan solusi konkret sejak PLTU pertama beroperasi pada 2012.
“Dari dulu juga sudah banyak keluhan, tapi tidak ada penanganan atau solusi dari pihak PLTU,” katanya.
Dampak lain juga dirasakan oleh nelayan. Agus menuturkan, pembangunan infrastruktur seperti jeti membuat aktivitas mencari hasil laut semakin sulit.
“Dulu masih ada yang mencari kerang di sekitar wilayah PLTU, sekarang sudah tidak ada. Warga harus mencari ke desa lain,” ungkapnya.
Perubahan lingkungan pun terlihat nyata. Pantai yang dulunya berpasir kini berubah menjadi berlumpur, sementara debu dari aktivitas pembakaran batu bara kerap terbawa angin ke permukiman warga.
“Kalau angin dari laut ke darat, debunya masuk ke rumah-rumah,” tambahnya.
Meski sempat ada program pelatihan seperti kursus komputer dan menjahit, Agus menilai hal tersebut belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap ke depan ada solusi nyata, baik berupa komunikasi yang lebih terbuka, bantuan fasilitas, hingga langkah mitigasi dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh warga.
“Harapan kami, karena jaraknya sangat dekat, setidaknya ada solusi. Sampai sekarang belum ada kejelasan,” pungkasnya.
Diskursus dalam forum ini menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar soal mengganti sumber energi, tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini hidup di sekitar sumber energi konvensional.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
