BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Maung tingkat SMA di Jawa Barat tahun 2026 diwarnai gelombang protes dari ratusan orang tua murid. Berbagai kendala teknis hingga transparansi nilai yang dipertanyakan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Menanggapi carut-marut tersebut, Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan menilai, ada kesenjangan besar antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Perubahan sistem IT di tengah jalan pun dinilai sangat memusingkan, baik bagi petugas pelaksana maupun para siswa.
"Saya mengapresiasi niat baik Gubernur dan Dinas Pendidikan. Tapi pastinya, niat baik itu butuh tahapan-tahapan yang memerlukan waktu. Ini kelihatannya kurang kajian antara konsep Sekolah Maung dan proses pendaftarannya, serta kurang waktu untuk sosialisasi dan pelibatan stakeholder," ucap Prof. Cecep saat dihubungi, Selasa (9/6/2026).
Soroti Error Sistem IT: Masuk Kategori Maladministrasi
Terkait sistem IT yang kerap error, kehilangan akun pendaftar, hingga informasi yang berubah-ubah, Prof. Cecep menegaskan bahwa dampak dari buruknya sistem ini sangat fatal terhadap rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, di era teknologi seperti sekarang, kegagalan sistem hingga down seharusnya tidak terjadi jika direncanakan dengan cermat. Ia menyebut kekacauan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi yang merugikan publik.
"Mestinya harus dihitung dong, sehingga tidak down. Kalaupun terjadi (error), harusnya cepat diatasi pada saat itu. Yang penting bagi masyarakat itu adalah kepastian apakah anaknya diterima atau tidak, melalui cara yang fair, terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bukan sekadar soal diterima atau tidak, tapi proses edukasi hukum dan publiknya yang penting," jelasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
