Lebih lanjut, Riki memaparkan bahwa forum ini menyoroti tajam arah kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Beberapa isu krusial yang dibedah di antaranya adalah pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM yang menekan daya beli masyarakat informal seperti ojol, hingga karut-marut implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih minim pengawasan dan menyisakan kasus keracunan di daerah,” jelasnya.
Tidak hanya fokus pada isu ekonomi dan sosial, diskusi ini juga merefleksikan dinamika internal gerakan mahasiswa nasional, salah satunya merespons insiden penolakan dialog oleh mahasiswa UGM saat kunjungan Presiden ke kampus beberapa waktu lalu.
“Peristiwa tersebut memicu perdebatan penting mengenai bagaimana mahasiswa hari ini harus memosisikan diri, apakah tetap menjaga jarak kritis atau mengoptimalkan ruang dialog sebagai instrumen pengawasan,” imbuhnya.
Melalui momentum ini, PKC PMII Jabar di bawah kepemimpinan Rusli Hermawan berkomitmen penuh untuk terus bergerak sebagai motor konsolidasi gagasan yang berpihak pada kaum mustad'afin (masyarakat yang tertindas).
“Bagi PMII, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah deretan angka statistik makroekonomi, melainkan sejauh mana keadilan dan keberpihakan negara dapat dirasakan nyata oleh masyarakat di akar rumput,” tandasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
