BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota Komisi X DPR RI Dapil Jabar I, Ledia Hanifa Amaliah, menguliti peliknya karut-marut sektor pendidikan nasional. Mulai dari carut-marut data desil yang bikin mahasiswa gigit jari, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dana Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga darurat literasi yang butuh penanganan ekstra.
Deretan isu krusial tersebut dibeberkan langsung oleh Ledia di hadapan awak media dalam agenda gathering yang dihelat di Kanaya Cafe & Resto, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Sabtu (1/8/2026).
Polemik Data Desil: Jerat Birokrasi yang Salah Sasaran
Sorotan tajam pertama diarahkan pada penggunaan data desil yang selama ini menjadi acuan tunggal penyaluran subsidi pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Politisi PKS ini menilai metode tersebut rapuh karena proses validasinya di lapangan masih jauh dari kata rampung.
Sifat data desil yang fluktuatif membuat pergeseran status sosial ekonomi warga kerap tidak akurat. Ia mencontohkan, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal secara otomatis akan mendistorsi pembagian kelas ekonomi tersebut.
"Kalau terjadi PHK massal misalnya, orang yang tadinya di atas turun ke bawah. Karena hanya dibagi dalam 10 desil, otomatis akan menggeser posisi yang lain. Jadi bisa saja ada orang yang sebenarnya tidak berubah kondisinya tetapi desilnya naik," ujar Ledia.
Berdasarkan hasil koordinasi Komisi X dengan Badan Pusat Statistik (BPS), progres verifikasi di lapangan baru menyentuh angka 33 persen. Celah error ini bahkan dirasakan langsung oleh level pembuat kebijakan.
"Bahkan ada anggota DPR RI yang masuk desil 4. Artinya memang datanya masih harus terus diperbaiki," katanya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
