BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Konflik Rempang–Galang kembali menjadi sorotan setelah dinilai bukan lagi sekadar persoalan investasi, relokasi warga, maupun pertanahan. Kasus ini disebut telah berkembang menjadi simbol melemahnya kepercayaan publik terhadap tata kelola investasi negara.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menegaskan bahwa kualitas investasi tidak bisa hanya diukur dari besarnya nilai yang masuk, tetapi juga dari aspek kepastian hukum, transparansi, hingga dampak sosial yang ditimbulkan.
Tata Kelola Dinilai Bermasalah Secara Multidimensi
Menurut Iskandar, kasus Rempang–Galang menunjukkan adanya persoalan serius dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.
Ia menilai indikator penting seperti kepastian hukum, partisipasi publik, komunikasi kebijakan, hingga kepercayaan masyarakat belum berjalan optimal dalam proyek tersebut.
"Rempang–Galang tidak dapat diukur hanya dengan satu angka. Ia harus dibaca sebagai kegagalan tata kelola multidimensi," kata Iskandar, Senin (6/7/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kasus Rempang bukan satu-satunya kegagalan paling berat jika dibandingkan dengan sejumlah kebijakan nasional lain di masa sebelumnya.
Dibandingkan dengan Kasus Nasional Lain
Iskandar membandingkan konflik Rempang dengan beberapa kebijakan nasional yang pernah menuai kritik publik, seperti:
- Program Bansos Covid-19 yang dinilai bermasalah dari sisi pidana korupsi.
- Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang menghadapi tantangan pembengkakan biaya dan risiko fiskal.
- Program Food Estate yang dinilai belum optimal dalam perencanaan produksi.
- Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghadapi tantangan pendanaan, lahan, dan koordinasi kelembagaan.
Menurutnya, setiap kasus memiliki karakter kegagalan yang berbeda, termasuk Rempang yang lebih menonjol pada aspek legitimasi sosial.
Masalah Utama: Hilangnya Legitimasi Sosial
Iskandar menegaskan bahwa akar persoalan Rempang terletak pada lemahnya legitimasi sosial akibat belum tuntasnya hak-hak dasar masyarakat sebelum proyek berjalan.
"Rempang bukan semata kegagalan proyek. Rempang adalah kegagalan urutan kebijakan," tegasnya.
Ia menilai negara seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan status tanah, kampung tua, skema kompensasi, dan dasar hukum sebelum menetapkan kawasan tersebut sebagai proyek strategis.
Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar tata kelola dalam negara demokrasi modern.
Soroti Kepastian Hukum dan Transparansi
Iskandar menilai kepastian hukum menjadi indikator paling penting dalam menentukan keberhasilan investasi. Ia menegaskan bahwa proyek strategis seharusnya hanya dijalankan pada kawasan yang status hukumnya sudah jelas.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam proyek Rempang–Galang.
Publik, menurutnya, lebih banyak menerima informasi mengenai nilai investasi dibandingkan dokumen teknis yang menjadi dasar proyek, seperti:
- Peta lahan
- Dasar hukum proyek
- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Skema kompensasi
- Rencana pelibatan masyarakat
"Jika status tanah, HPL, kampung tua, tata ruang, dan hak masyarakat masih diperdebatkan, maka proyek itu berdiri di atas fondasi yang rapuh," ujarnya.
Akuntabilitas dan Temuan Pengawas
Iskandar juga menyoroti aspek akuntabilitas yang dinilai belum berjalan maksimal. Ia menyebut temuan lembaga pengawas seperti Ombudsman seharusnya menjadi dasar perbaikan kebijakan, bukan hanya catatan administratif.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, hasil pengawasan harus ditindaklanjuti secara nyata untuk memperbaiki kebijakan publik.
Risiko Sosial Dinilai Lebih Dominan
Dalam penilaiannya, Iskandar menyebut pemerintah cenderung lebih fokus pada risiko investasi dibandingkan risiko sosial yang dirasakan masyarakat.
Padahal, stabilitas sosial dan kepastian hukum juga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi itu sendiri.
Konflik Rempang disebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga, mulai dari tanah, rumah, kampung, hingga rasa aman masyarakat.
"Negara tampak lebih khawatir kehilangan investor daripada kehilangan kepercayaan warga. Padahal investor yang sehat justru membutuhkan stabilitas sosial dan kepastian hukum," katanya.
Pelajaran untuk Pemerintahan Prabowo
Iskandar menilai penyelesaian konflik Rempang dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola investasi yang lebih baik ke depan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis audit tata kelola, keterbukaan dokumen, penyelesaian hak atas tanah, serta dialog yang bermartabat dengan masyarakat terdampak.
"Ukuran keberhasilan bukan hanya investasi masuk, tetapi apakah negara mampu membuktikan investasi berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat dan kepercayaan publik," pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
