JAKARTA, iNewsBandungRaya.id – Sejumlah pakar dan akademisi mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membentuk regulasi komprehensif, seperti UU Ketahanan Siber dan UU Kontra-Spionase, guna menghadapi maraknya serangan siber yang terindikasi melibatkan spionase asing.
Pengamat Intelijen UI, Stanislaus Riyanta, menegaskan bahwa serangan siber bukan sekadar masalah teknologi informasi, melainkan ancaman strategis nasional. Ia mendorong adanya satu komando nasional serta pemetaan potensi ancaman melalui regulasi yang jelas.
"Pemerintah perlu membentuk UU Ketahanan Siber dan UU Kontra Spionase, atau memperkuat fungsi kontra spionase dalam UU Intelijen Negara sebagai dasar menghadapi ancaman asing," ujar Stanislaus, Selasa (21/7/2026).
Senada dengan hal tersebut, Rektor UKI Prof. Angel Damayanti menyoroti ketergantungan Indonesia pada teknologi luar negeri yang rentan disisipi backdoor (celah keamanan). Menurutnya, perang siber dan manipulasi informasi—seperti pada konflik Rusia-Ukraina—bisa melemahkan kepercayaan publik dan memicu polarisasi sosial jika tidak diantisipasi dengan literasi digital yang kuat.
Sementara itu, Eksekutif Koordinator Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, mengingatkan bahwa serangan siber kini menyasar sektor strategis hingga ranah keluarga melalui malicious link dan pencurian data.
Ia menekankan pentingnya pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) serta keterlibatan sektor swasta dalam membangun benteng pertahanan digital nasional.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
