“Betul. Ketika diperiksa, memang masih ditemukan rumah-rumah yang digunakan untuk aktivitas tersebut. Menurut saya, aktivitas seperti itu sering berlangsung secara sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan dengan petugas,” katanya.
Ia menegaskan, rumah-rumah yang telah ditemukan dan ditindak tidak boleh kembali digunakan untuk aktivitas prostitusi. Penanganan lebih lanjut diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang di kawasan Saritem.
“Ini merupakan kelengahan kita bersama, baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak harus melakukan evaluasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak aktivitas yang melanggar aturan. Karena itu, penanganan rumah bordil yang masih beroperasi harus dilakukan secara langsung bersama aparat terkait.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri yang berpotensi memicu gesekan atau konflik. Penindakan harus dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan kewenangannya.
“Jangan sampai masyarakat mengambil tindakan sendiri yang berpotensi memicu gesekan atau konflik. Kalau menyangkut peredaran narkoba, itu sudah menjadi ranah kepolisian,” ucapnya.
Pemkot Bandung kini berupaya memastikan 19 rumah yang ditemukan tersebut tidak kembali digunakan sebagai tempat prostitusi. Evaluasi penanganan dan penindakan di kawasan Saritem diperlukan agar aktivitas serupa tidak terus berlangsung secara sembunyi-sembunyi.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
