BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Sejumlah mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Jawa Barat (PMJB) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini belum berjalan.
Pasalnya, para pemilik dapur MBG mengaku telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar sejak beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum PMJB, Miftah Anwar Sani, menjelaskan, hingga saat ini masih banyak SPPG di Jawa Barat yang belum beroperasi. Padahal, mereka sudah berinvestasi sejak lama mulai dari pembangunan awal hingga berdiri dan siap beroperasinya dapur tersebut.
"Kapan kepastian bagi dapur moratorium semua, kapan mau dibuka?" kata Miftah usai menggelar pertemuan dengan seluruh anggota PMJB, di Bandung, Minggu (18/10/2026) malam.
Menurutnya, para mitra diminta langsung oleh BGN untuk membangun dan mempersiapkan dapur SPPG dengan biaya investasi yang tidak kecil.
"Yang menyuruh kita sebagai mitra melakukan pembangunan dan persiapan itu adalah BGN," katanya.
Dari anggota PMJB yang berkisar 6.000 mitra, menurutnya hingga saat ini terdapat 1.000 SPPG yang tak kunjung beroperasi.
"Kapan mulai beroperasinya? Kami sudah berinvestasi untuk program ini," kata dia.
Selain terkait dimulainya operasional, pihaknya pun berharap BGN merangkul para mitra dalam menentukan teknis pelaksanaan program MBG. Sebagai contoh, pihaknya mengingingkan agar setiap mitra SPPG tetap mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari.
"Kami ingin insentif dapur-dapur yang sudah berjalan tetap dikembalikan ke bentuk semula, Rp6 juta per hari," katanya. Terlebih, kata dia, jumlah itu bukanlah insentif melainkan bentuk pengembalian investasi dari BGN kepada mereka yang sudah membangun SPPG.
"Itu bukanlah insentif sesungguhnya, tetapi negara mencicil kepada kami sebagai mitra atas investasi yang kami keluarkan," katanya. Meski saat ini tidak ada lagi insentif harian yang pasti seperti sebelumnya, pihaknya tidak mempersoalkan asalkan jumlahnya tetap Rp6 juta per hari.
"Silakan BGN dalam hal ini yang punya regulasi, yang punya diskresi, apapun namanya. Hadirkan penerima manfaat ke dapur itu supaya dapur-dapur itu memasak 3 ribu porsi per hari, supaya sesuai dengan insentif Rp2 ribu per porsi. Jadi kami tetap digeneralisir kembali ke (insentif) Rp6 juta per hari," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum PMJB, Ade Bambang, meminta BGN melibatkan mitra dalam menentukan jumlah penerima manfaat bagi setiap SPPG. "Kami ingin dilibatkan, jangan sampai BGN menentukan sendiri," katanya.
Menurutnya, kolaborasi ini pun penting agar tidak ada dapur yang merasa terdiskriminasikan. "Jangan sampai ada yang menilai diskriminasi. Jangan ada dapur yang jumlah penerima manfaatnya berbeda-beda," kata dia.
Maka dari itu, dia meminta BGN berkomunikasi terlebih dahulu dengan para mitra sebelum menentukan jumlah penerima manfaat bagi setiap SPPG. "Ajak bicara dulu kami, jangan langsung menentukan sepihak," katanya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
