BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Niat mulia pemerintah dalam menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Indonesia kini dihadapkan pada ujian berat di tingkat akar rumput. Para pengelola dapur di daerah mendadak dihinggapi kecemasan menyusul terbitnya regulasi anyar yang dinilai bakal melumpuhkan efisiensi finansial di lapangan.
Gelombang keresahan ini terekam jelas dalam pertemuan konsolidasi yang dihelat di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, pada Rabu (4/11/2026). Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari kawasan Priangan Timur berkumpul guna merumuskan sikap bersama atas peralihan Surat Keputusan (SK) dari nomor 63539 ke SK 63551 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Beban Finansial Membengkak, Ancaman Defisit Rp1 Miliar di Depan Mata
Titik nadi permasalahan bermula dari perombakan skema pencairan dana yang dinilai terjun bebas. Jika sebelumnya para pengelola mengandalkan tarif operasional harian tetap senilai Rp6 juta, regulasi terbaru justru menerapkan formula insentif Rp2.000 per anak penerima manfaat.
Bagi para pengelola dapur, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif semata, melainkan hantaman telak bagi kelangsungan operasional dapur. Kalkulasi internal menunjukkan bahwa aturan baru tersebut berpotensi memicu kerugian hingga Rp80 juta setiap bulannya, atau menembus angka defisit fantastis mencapai Rp1 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Belum lagi beban logistik kendaraan operasional yang kini dialihkan sepenuhnya ke pundak mitra.
Kondisi terjepit ini memaksa para pengelola mengambil langkah darurat yang menyangkut hajat hidup para pekerjanya.
"Ini menjadi dilema bagi kami mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
