Menurutnya, penunjukan Adhi Karya sebagai pemenang proyek utama tidak lantas membenarkan praktik pemotongan nilai pengerjaan secara drastis tanpa rasionalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
"Menjadi kontraktor utama bukan berarti bisa memotong anggaran sesuka hati. Kalau memang ada pembagian pekerjaan, biaya pengelolaan, dan keuntungan perusahaan, semuanya harus memiliki perhitungan yang jelas dan masuk akal. Tidak boleh ada pengurangan yang tidak transparan, apalagi nilainya lebih dari 50 persen," tegasnya.
Ia pun menggarisbawahi potensi bahaya laten yang dapat menjerat aparat desa. Jangan sampai ketidakjelasan skema teknis dan pemotongan anggaran dari pusat justru menempatkan kepala desa di garis depan risiko jeratan hukum.
Oleh karena itu, perintah tegas dari Presiden Prabowo sangat dinantikan untuk melakukan audit total terhadap Program RAS—mulai dari audit dokumen perencanaan, proses tender main contractor, sistem penunjukan sub-contractor, hingga wujud fisik pembangunan di lapangan.
"Jangan sampai masyarakat desa kembali menjadi korban. Pemerintah desa jangan ditempatkan dalam posisi yang harus bertanggung jawab atas persoalan yang bukan menjadi kewenangannya. Harus ada kejelasan siapa yang merencanakan, siapa yang mengelola anggaran, siapa yang melaksanakan pekerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan," katanya.
Lukmanul menegaskan, hakikat program pemberdayaan warga desa haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan, bukan malah meninggalkan beban sengketa akibat ketidaktransparanan finansial sejak awal proyek digulirkan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
