Ia mengeklaim kondisi itu terjadi lantaran pihaknya sejak awal konsisten mempertanyakan legalitas representasi hukum kubu lawan di dalam ruang sidang.
“Hal ini teehadi karena sejak awal kami sudah menolak dan menyatakan rekan sejawat kami yang menjadi kuasa hukum tergugat VII yaitu Saudara Almer tidak berhak mewakili dalam persidangan perkara ini karena surat kuasanya adalah kuasa pribadi bukan selaku ketua Kadin Provinsi Jawa Barat,” beber Roy.
Meski menyatakan sikap menghormati asas hukum atas putusan NO tersebut, Roy mengecam keras substansi pertimbangan yang digunakan majelis hakim. Ia menilai produk hukum tingkat pertama itu sangat rapuh dan kurang mendalam.
“Karena menurut kami putusan ini sangat aneh dan rapuh karena dalam pertimbangan hukumnya sangat dangkal, subjektif, dan disusun dengan argumentasi yang tidak memadai menurut hukum,” tambahnya.
Status Musprov Bogor Dinilai Belum Sah Final
Dengan masih dibukanya pintu upaya hukum banding, Roy meminta publik dan berbagai pihak terkait untuk tidak langsung melegitimasi hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) yang sempat dihelat di Kota Bogor. Pertarungan hukum, kata dia, masih panjang hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Karena pertempuran belum final sehingga jangan dulu menyatakan Muprov yang diselenggarakan di Kota Bogor yang menghasilkan Tergugat VII yaitu Saudara Almer sudah sah menurut hukum, tunggu putusan sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” tegas Roy.
Ia optimistis rangkaian fakta, dokumen tertulis, hingga keterangan para saksi dan ahli yang telah dihadirkan selama persidangan akan menjadi amunisi kuat untuk membalikkan keadaan di tingkat peradilan yang lebih tinggi.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
