Beban Tuan Rumah Terlalu Berat, DPRD Ungkap Akar Masalah Carut-Marut Porprov XV Jabar 2026

Aga Gustiana
Porprov Jabar 2026. (Foto: Ist)

Kritik Kebijakan Efisiensi yang Dinilai Tak Seimbang

Lebih jauh, Maulana mengkritisi arah kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Jabar yang dianggap timpang. Ia menilai, langkah penghematan belanja daerah seharusnya dilakukan melalui evaluasi menyeluruh di semua lini, bukan justru mengorbankan sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Ia menyoroti pemangkasan anggaran yang menyasar sektor olahraga, pembinaan atlet, hingga bantuan bagi lembaga pesantren. Di sisi lain, belanja pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, gedung sekolah, maupun penerangan jalan umum justru masih mengantongi alokasi dana jumbo.

“Kalau memang alasannya efisiensi, seharusnya semua sektor dievaluasi. Jangan sampai anggaran untuk peningkatan kualitas manusia, termasuk olahraga dan pembinaan atlet, dipangkas begitu besar, sementara belanja infrastruktur tetap tinggi,” ujarnya.

Baginya, pemangkasan anggaran semestinya menyasar pos-pos belanja yang tidak mendesak dan kurang efektif. Pembinaan atlet merupakan investasi jangka panjang daerah yang nilainya tidak bisa diukur secara sempit hanya dari seremonial kompetisi empat tahunan.

Honor Wasit Rp300 Ribu dan Mahalnya Biaya Protes

Persoalan keterbatasan dana tersebut, lanjut Maulana, berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat pertandingan di lapangan. Ia menyoroti besaran honorarium juri dan wasit yang hanya berkisar Rp300.000 per hari, padahal beban pertandingan yang mereka pimpin dalam sehari sangat padat.

Tak hanya itu, mahalnya biaya administrasi pengajuan protes yang mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah juga didesak untuk segera dievaluasi. Kehadiran wasit maupun juri profesional dari luar Jawa Barat pun dianggap krusial guna menjamin objektivitas hasil pertandingan.

Sebagai penutup, Maulana mendesak pemerintah provinsi segera merombak skema pendanaan Porprov secara menyeluruh agar sportivitas dan profesionalitas kompetisi tetap terjaga.

"Dengan pembiayaan yang proporsional, pemerintah provinsi tetap bisa menjaga kendali dan netralitas penyelenggaraan. Daerah tuan rumah tetap berkontribusi, tetapi jangan sampai beban terbesarnya justru berada di daerah. Tujuannya agar Porprov benar-benar menjadi kompetisi olahraga yang profesional dan menjunjung sportivitas," pungkas Maulana.

Editor : Agung Bakti Sarasa

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network