“Kami bukannya melarang untuk melaporkan, tetapi menurut kami, perkara yang sedang berjalan ini sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai ada tekanan terhadap saksi yang sudah membantu proses penegakan hukum,” imbuhnya.
Tahan menduga langkah pelaporan tersebut mengarah pada upaya intimidasi terselubung. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya mekanisme penundaan sementara atas penanganan laporan di Polda Jabar hingga kasus pokoknya tuntas.
“Setelah itu, LPSK akan membuat surat ke Polda Jabar, kira-kira untuk meng-hold dulu kasus ini, supaya kasus yang di Polrestabes dulu dijalankan,” jelasnya.
Kelengkapan Berkas dan Sinergi Antarlembaga
Sementara itu, Jonson Simalango, SH., memastikan bahwa seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan oleh LPSK telah diserahkan secara lengkap oleh tim kuasa hukum.
“Jadi, kedatangan Simalango Law Firm ke LPSK ini untuk meminta perlindungan hukum terhadap klien kami yang merupakan saksi dan dilaporkan ke Polda Jabar. Pihak LPSK akan berusaha semaksimal mungkin karena kelengkapan dokumen yang mereka butuhkan sudah kita berikan,” ujar Jonson.
Apabila di kemudian hari masih ditemukan dokumen tambahan yang diperlukan, pihak LPSK telah membuka ruang koordinasi selama 14 hari ke depan. Tim hukum berharap sinergi antara LPSK dan Polda Jabar segera terwujud demi menjamin kepastian hukum, sembari membiarkan penyidikan laporan utama John Binsar Tua Simalango berjalan sebagaimana mestinya.
Sebagai catatan, polemik hukum ini berakar dari laporan polisi bernomor LP/B/1467/X/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Oktober 2025. Dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik tersebut, Satreskrim Polrestabes Bandung telah menetapkan Bambang Soeharto sebagai tersangka sejak 4 Maret 2026. Status tersangka itu pun telah dinyatakan sah secara hukum melalui putusan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri Bandung pada 26 Agustus 2026 lalu.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
