Bawa Kasus ke LPSK, Kuasa Hukum Minta Polda Jabar Jamin Perlindungan Saksi UU ITE

Aga Gustiana
Tim Kuasa Hukum Pemohon Tatang Surjana dan Wasti dari Simalango Law Firm mendatangi LPSK, Selasa (17/11/2026). (Foto: Ist)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Langkah hukum diambil oleh tim pengacara dari Simalango Law Firm demi membela hak dua klien mereka, Tatang Surjana dan Wasti. Keduanya kini harus menghadapi situasi pelik lantaran dilaporkan balik ke Polda Jawa Barat, padahal sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tersangka Bambang Soeharto (BS) di Polrestabes Bandung.

Guna memastikan keamanan hukum kliennya, rombongan kuasa hukum mendatangi markas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (17/11/2026). Tim ini dikomandoi langsung oleh Duarjon Simalango, SH., MH., didampingi rekan-rekannya yakni Maruli Simalango, SH., M.Hum., Tahan Simalango, SH., serta Jonson Simalango, SH.

Duarjon menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya bertujuan memohon payung perlindungan negara bagi Tatang dan Wasti. Menurutnya, kedua warga tersebut telah kooperatif memberikan kesaksian dengan iktikad baik di hadapan penyidik Polrestabes Bandung, namun justru berujung dipolisikan oleh pihak tersangka ke tingkat Polda.

“Kedatangan kita ke LPSK hari ini untuk mengajukan permohonan terhadap klien kita, Pak Tatang dan Ibu Wasti. Mereka sebelumnya adalah saksi yang telah memberikan keterangannya dengan iktikad baik di Polrestabes Bandung,” ucap Duarjon.

Ia menegaskan bahwa regulasi hukum secara gamblang melarang adanya tuntutan pidana maupun perdata terhadap seseorang atas kesaksian yang disampaikan secara jujur demi kepentingan penegakan hukum.

“Oleh karena itu, kami datang ke LPSK untuk memastikan bahwasanya saksi kami ini harus dilindungi oleh negara,” ujarnya.

Inisiatif tim pengacara tersebut disambut positif oleh jajaran penerima permohonan di LPSK. Setelah mendengar paparan kronologi mengenai adanya laporan balik terhadap saksi kasus yang masih berjalan, pihak lembaga perlindungan langsung memberikan sinyal kuat untuk turun tangan.

“Kami sampaikan ada laporan balik dan mereka langsung mengatakan, kalau sudah laporan balik berarti ini kita sudah cocok, sudah pas ini. Kita harus melindungi,” ungkap Duarjon.

Pihaknya menaruh harapan besar agar LPSK segera membangun komunikasi intensif dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jabar terkait laporan yang menyasar kliennya. Berdasarkan informasi dari petugas setempat, proses telaah administrasi dan penunjukan tim penelaah akan rampung dalam tenggat waktu paling lama 14 hari kerja.

Payung Hukum KUHAP dan UU Perlindungan Saksi

Lebih lanjut, Duarjon menyoroti landasan yuridis yang menjamin imunitas seorang saksi. Ia mengacu pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beriringan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Baginya, keberadaan Tatang dan Wasti sangat krusial dalam membantu aparat kepolisian mengurai benang kusut perkara yang dilaporkan oleh John Binsar Tua Simalango.

“Apalagi saksi kita ini telah membantu penyidik di Polrestabes Bandung. Atas kesaksiannya, mereka membantu membuat terang peristiwa pidana di Polrestabes Bandung,” ujarnya.

Duarjon mengingatkan adanya preseden buruk bagi dunia peradilan apabila fenomena pelaporan balik terhadap saksi dibiarkan begitu saja. Masyarakat dikhawatirkan bakal diliputi rasa takut dan enggan bersuara saat mengetahui sebuah tindak pidana.

“Jangan sampai saksi seolah-olah mau diintimidasi dan dilaporkan lagi. Nanti ke depan enggak akan ada yang berani bersaksi. Orang yang sudah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tidak akan berani lagi menjadi saksi kalau sedikit-sedikit dilaporkan atas kesaksiannya,” tambahnya.

Sorotan Dugaan Tekanan Psikologis terhadap Saksi Lansia

Senada dengan ketua tim, anggota kuasa hukum lainnya, Tahan Simalango, SH., memandang pelaporan terhadap Wasti dan Tatang memerlukan atensi khusus. Meski tidak menafikan hak konstitusional warga negara untuk membuat laporan polisi, ia menilai tindakan melaporkan saksi di tengah proses hukum utama yang belum rampung berpotensi mengguncang kondisi mental saksi.

“Jadi, klien kami adalah terlapor di Polda Jabar dalam kapasitasnya dia sebagai saksi di Polrestabes Bandung. Hak daripada pelapor untuk melaporkan, tetapi saksi kami ini hanya memberikan keterangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Saksi itu dilindungi oleh undang-undang,” kata Tahan.

Terlebih lagi, faktor usia kedua kliennya yang sudah tergolong lanjut usia—bahkan salah satunya hampir menyentuh kepala delapan—menjadi alasan kuat di balik kekhawatiran munculnya beban psikologis yang berat.

“Kami bukannya melarang untuk melaporkan, tetapi menurut kami, perkara yang sedang berjalan ini sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai ada tekanan terhadap saksi yang sudah membantu proses penegakan hukum,” imbuhnya.

Tahan menduga langkah pelaporan tersebut mengarah pada upaya intimidasi terselubung. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya mekanisme penundaan sementara atas penanganan laporan di Polda Jabar hingga kasus pokoknya tuntas.

“Setelah itu, LPSK akan membuat surat ke Polda Jabar, kira-kira untuk meng-hold dulu kasus ini, supaya kasus yang di Polrestabes dulu dijalankan,” jelasnya.

Kelengkapan Berkas dan Sinergi Antarlembaga

Sementara itu, Jonson Simalango, SH., memastikan bahwa seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan oleh LPSK telah diserahkan secara lengkap oleh tim kuasa hukum.

“Jadi, kedatangan Simalango Law Firm ke LPSK ini untuk meminta perlindungan hukum terhadap klien kami yang merupakan saksi dan dilaporkan ke Polda Jabar. Pihak LPSK akan berusaha semaksimal mungkin karena kelengkapan dokumen yang mereka butuhkan sudah kita berikan,” ujar Jonson.

Apabila di kemudian hari masih ditemukan dokumen tambahan yang diperlukan, pihak LPSK telah membuka ruang koordinasi selama 14 hari ke depan. Tim hukum berharap sinergi antara LPSK dan Polda Jabar segera terwujud demi menjamin kepastian hukum, sembari membiarkan penyidikan laporan utama John Binsar Tua Simalango berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai catatan, polemik hukum ini berakar dari laporan polisi bernomor LP/B/1467/X/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Oktober 2025. Dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik tersebut, Satreskrim Polrestabes Bandung telah menetapkan Bambang Soeharto sebagai tersangka sejak 4 Maret 2026. Status tersangka itu pun telah dinyatakan sah secara hukum melalui putusan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri Bandung pada 26 Agustus 2026 lalu.

Editor : Agung Bakti Sarasa

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network