Pengamat Sebut Reshuffle Sarat Rekonsiliasi Politik Bukan Demi Pemulihan Ekonomi

BANDUNG, iNews.id - Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap dua menteri dan tiga wakil menteri kali ini sudah diprediksi sejak lama. 

Hal itu berkaca kepada kepuasan publik yang mulai dari awal tahun terus menurun terutama terkait dengan isu minyak goreng dan sembako, sehingga presiden perlu mengambil langkah mengembalikan kepercayaan publik.

Baca Juga

Reshuffle Lagi, Berikut Daftar Menteri hingga Wamen yang Akan Dilantik Jokowi Hari Ini

"Saya menganalisa reshuffle ini untuk mengembalikan kepuasaan publik kepada pemerintah. Harga sembako dan minyak goreng mahal dalam kurun waktu yang cukup lama, membuat rakyat gerah dan menilai pemerintah tidak responsif," kata Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi, Arlan Siddha, Kamis (16/6/2022).

Menurutnya masyarakat cukup dibuat kecewa pada sektor perdagangan yang dianggap tidak maksimal terutama dalam kontrol harga dan ketersediaan sembako. Kemudian reshuffle juga dinilai bagian mengamankan posisi pemerintahan ke depan (Pemilu 2024), dengan merangkul Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

"Pak Jokowi pasti sudah memetakan tongkat estafet kepemimpinan kepada siapa ke depannya. Tapi semestinya reshuffle harusnya tidak semata hanya mengganti atau mengegeser menteri, tapi harus mampu mengentaskan persoalan yang dihadapi bangsa," tegasnya. 

Baca Juga

Ditunjuk Jokowi Jadi Menkominfo, Begini Respon Ketum Projo Budi Arie

Terpisah aktivis Pemerhati Sosial dan Politik Jawa Barat, Asep Lukman (Asluk) mengkhawatirkan rekonsiliasi dalam kabinet yang baru melalui agenda reshuffle menjadi blunder Presiden Jokowi. Sebab bisa jadi sosok presiden dipandang oleh semua politisi ibarat pohon buah yang bisa dipanjat kapan saja oleh siapa saja, yang inginan meraih jabatan.

Sifat kekuasan yang digenggam presiden saat ini persis seperti candu yang dihisap oleh para penikmatnya. Maka wajar jika kekuasannya semakin diperkuat dengan dimasukannya Ketum PAN dan sosok mantan panglima dalam lingkaran inti kekuasaan. Hanya saja mau diapakan mereka setelah semua mayoritas orang-orang partai itu diikat dengan jabatan.

"Masyarakat mestinya cerdas melihat fakta bagaimana dominasi kepentingan politik lebih kuat dibanding aspirasi rakyat bahkan negara. Sejak awal yang ditunggu masyarakat dari reshuffle adalah ikhtiar pemerintah dalam perbaikan ekonomi, namun faktanya “jauh panggang dari api” karena yang muncul seperti bagi-bagi jatah menteri," ucapnya. 

Baca Juga

Reshuffle Kabinet, Jokowi Lantik Menkominfo Baru Besok

Dia mencontohkan, masuknya Zulkifli Hasan dalam kabinet Indonesia maju saat ini bukanlah figur yang dianggap tepat bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Itu lebih kepada untuk mengadopsi aspirasi politik dan mengikat PAN dalam pemerintahan demi mengokohkan koalisi untuk Pilpres 2014 bagi sosok pengganti Jokowi.

"Saya melihat terpuruknya ekonomi sekarang ini sangatlah mustahil bisa diatasi oleh kapasitas Zulkifli Hasan, Hadi Tjahjanto, John Wempi Wetipo, Afriansyah Noor, dan Raja Juli Antoni. Terlebih dengan masa jabatan yang pendek diakhir kepemimpinan Presiden Jokowi," pungkasnya. (*)

Editor : Abdul Basir