Heboh Wagub Jabar Sebut Poligami untuk Cegah HIV/AIDS, Pengamat: Hati-hati Beri Statement ke Publik

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Firman Manan menilai, pernyataan Wagub Jabar yang menyebut poligami sebagai solusi menekan kasus HIV/AIDS hanya membuat gaduh publik.

Menurutnya, Uu Ruzhanul Ulum sebagai pejabat publik, seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Apalagi, yang sifatnya terbuka kepada masyarakat.

Baca Juga

Belum Putuskan Menikah, Raline Shah Singgung Soal Poligami

"Saya khawatir statement-statement seperti ini secara normatif kan tidak masalah, tetapi kan beliau sebagai pejabat publik, sebagai wakil gubernur," ujar Firman melalui sambungan telepon, Selasa (30/8/2022). 

Firman tidak mempersoalkan benar atau salahnya terkait pernyataan Uu. Namun, kembali lagi, kata Firman, sebagai pejabat publik, Uu seharusnya lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataannya di hadapan publik. 

"Jadi bukan masalah statement benar dan salah. Statement benar, tapi disampaikan di moment yang tidak tepat dan direspons negatif sebagian publik, jadi harus hati-hati untuk tidak menyampaikan statement (rawan), apalagi secara terbuka, yang bisa menimbulkan polemik di publik," jelasnya. 

Baca Juga

Direktur Riset IPS: Isu Poligami dan Narkoba Bisa Rontokan Elektabilitas Kandidat di Pilkada Subang

Lebih lanjut, Firman mengatakan, lain halnya jika Uu menyebut poligami sebagai solusi penanganan kasus HIV/AIDS pada kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok keagamaan yang relatif tertutup. Firman pun tidak mempersoalkannya.

"Ini kan misalnya statement (poligami) yang memang dalam pendekatan agama. Kalau disampaikan dalam forum keagamaan yang relatif tertutup, mungkin tidak ada masalah," ujarnya. 

Namun, kata Firman, jika pernyataan poligami sebagai solusi penanganan HIV/AIDS tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik yang memiliki pemahaman berbeda, maka hal itu dipastikan menimbulkan polemik. 

Baca Juga

Diskakmat Ridwan Kamil soal Poligami Solusi Menekan HIV/AIDS, Uu Ruzhanul Ulum Akhirnya Minta Maaf

"Sampai saat ini, banyak yang tidak setuju (poligami). Intinya hati-hati menyampaikan statement ke publik, apapun tujuannya, karena beliau pejabat publik," tegasnya. 

Firman juga menilai, pernyataan Uu terkait poligami yang dikaitkan dengan penanganan HIV/AIDS rawan. Pasalnya, pernyataan tersebut lebih tepat jika disampaikan oleh pemuka agama. 

"Walaupun beliau memiliki latar belakang santri, garis keturunan kyai, pada saat tertentu punya pahaman agama untuk menyampaikan itu, tetapi kembali lagi, posisi Pak Uu saat ini. Orang tidak melihat Pak Uu sebagai santri, tetapi pejabat publik, wakil gubernur," tegasnya lagi. 

Baca Juga

Bikin Gaduh Soal Seruan Poligami, Wagub Uu: Mohon Maaf Bila Tak Sependapat

Ditambahkan Firman, sebagai Wakil Gubernur Jabar, Uu seharusnya bisa menyampaikan pernyataan, termasuk memperlihatkan sikap dan perilaku yang sifatnya bisa mengayomi seluruh masyarakat Jabar. 

"Sebagai wakil gubernur, statement, pernyataan, termasuk sikap dan tingkah laku harus bisa mengayomi seluruh warga," kata dia.

Sebelumnya, Uu mengatakan, melihat fenomena kaum ibu rumah tangga (IRT) yang juga banyak tertular HIV/AIDS, maka salah satu solusinya adalah berpoligami agar suami tidak 'jajan sembarangan'. 

Baca Juga

MUI Kritik Pernyataan Wagub Jabar Soal Poligami Solusi dari HIV/AIDS

Menurutnya, bila suami tidak cukup dengan satu pasangan, maka agama pun mengizinkan suami berpoligami dengan syarat dan sejumlah catatan besar seperti harus mampu adil dan bijaksana.

"Dari pada seolah-olah dia (suami) tidak suka begitu, tapi akhirnya kena (HIV/AIDS) ke istrinya sendiri, toh agama juga memberikan lampu hijau asal siap adil kenapa tidak? Makanya, dari pada ibu kena (HIV/AIDS) sementara ketahuan suami seperti itu mendingan diberikan keleluasaan untuk poligami," tuturnya. 

Menurut Uu, sosok suami harus mampu berkomunikasi dengan istrinya kalau memang merasa punya kemampuan untuk berpoligami. Namun, Uu mengaskan jika pernikahan harus dengan niat ibadah, apalagi nikah punya sejumlah kaidah, seperti kaidah menjaga keturunan hingga menjaga kehormatan.

"Kalau perlu, masyarakat ingin nikah tidak ada biaya kenapa tidak, saya akan konsultasi dengan Pak Gubernur untuk ada program (nikah masal) itu. Kita kan pemerintah harus respons terhadap keinginan masyarakat, kalau perlu pemprov mengadakan nikah masal bagi yang tidak punya biaya," katanya. 

Diketahui, fenomena HIV/AIDS kini tengah menghebohkan masyarakat Kota Bandung dimana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bandung membeberkan fakta bahwa dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991-2021, 11 persen di antaranya menjangkiti ibu rumah tangga (IRT). 

Salah satu pemicunya adalah suami yang melakukan hubungan seks tidak menggunakan pengaman dengan pekerja seks. Selain IRT, 6,9 persen atau 414 kasus terjadi pada mahasiswa.

Editor : Rizal Fadillah