Proyek Tol Cigatas Molor Sampai 2029, Wagub Jabar: Pemerintah Pusat Tidak Serius

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), Uu Ruzhanul Ulum menilai, pemerintah pusat tidak serius dalam mengerjakan proyek tol Cigatas (Cileunyi, Garut, Tasikmalaya). Pasalnya, proyek tersebut masih menemui kendala soal pembebasan lahan. 

Akibatnya, pengerjaan proyek dengan total anggaran puluhan triliun rupiah itu dipastikan molor pengerjaannya hingga 2029.

"Progres tentang Tol Cigatas. Memang jawabannya untuk Cigatas ini agak molor sampai selesainya di 2029 karena permasalahannya pembebasan lahannya yang dianggap agak panjang dan agak sulit dibandingkan dengan yang lainnya," kata Uu saat menerima kunjungan kerja komisi V DPR RI di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (10/10/2022).

"Kalau diperpanjang lagi sampai 2029 menurut kami pemerintah pusat tidak serius, tidak tahu kebutuhan kami di wilayah Jawa barat. sangat mendesak bisa kita undang lihat pemerintah untuk mengikuti alur jalan Tasik Bandung," tambahnya.

Padahal, kata Uu, jalan tol yang masuk proyek Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Getaci ini sangat diharapakan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Diakui Uu, sebelumnya dirinya mendengar informasi bahwa pembangunan tol ini akan selesai pada 2024 bersamaan dengan selesainya kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun, kabar teranyar justru molor hingga 2029.

"Sekarang katanya 2029 dengan alasan pembebasan tanah sebenarnya. Kami pemerintah provinsi juga siap memfasilitasi untuk membantu untuk berkomunikasi dengan masyarakat," ungkapnya.

Uu juga khawatir jika pembangunan tidak sesuai target, kepemimpinan atau presiden selanjutnya tidak memegang komitmen untuk menyelesaikan proyek tol yang digandang-gadang terpanjang di Indonesia ini. 

"Siapa tahu pemimpin yang akan datang tidak merespon tidak komitmen, kalau kepemimpinan pak Jokowi jelas kan komitmennya sekarang kenapa di mundur sampai 2029 itu menurut saya ngajenghok (tersentak)," katanya. 

Dengan kondisi ini, Uu berharap target pengerjaan tetap bisa selesai dengan akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Adapun soal pembebasan lahan, Pemprov Jabar dikatakannya siap memfasilitasi.

"Kalau masalah (lahan) kami siap membantu memfasilitasi berkomunikasi dengan masyarakat seadanya ada kendala," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah