Sumedang Jadi Proyek Percontohan Reformasi Birokrasi Tematik

JAKARTA, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah Proyek Percontohan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang diluncurkan Kementerian PANRB RI. 

Hal itu terungkap pada acara Pencanangan RB Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022), yang turut dihadiri Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan turut hadir bersama pimpinan daerah lainnya yang menjadi proyek percontohan RB Tematik.

Baca Juga

Pantau Kesehatan Ibu Hamil, Pemkab Sumedang Terima Bantuan 1.000 Smart Watch

Pencanangan RB Tematik ditandai dengan penandatanganan secara digital oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas disaksikan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.

Menteri PANRB, Azwar Anas mengatakan, pihaknya terus memperbaiki kerja birokrasi agar dampaknya dirasakan masyarakat. Hal tersebut, diantaranya dengan implementasi RB Tematik serta mewujudkan ketersediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah. 

"Implementasi RB Tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi," ujar Azwar Anas. 

Baca Juga

Pemkab Sumedang Cetak Hattrick Penghargaan Best Of The Best KIJB

Dikatakan Azwar Anas, terdapat empat hal yang menjadi fokus program RB Tematik  yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan program prioritas aktual Presiden. 

Adapun untuk program prioritas Presiden, lanjut Azwar, terbagi menjadi dua program yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi. 

Dengan fokus kepada empat prioritas masalah tersebut, RB yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar terasa dan berdampak di lapisan masyarakat. 

Baca Juga

Disambut Antusias Warga, Pemkab Sumedang Kembali Gelar Pangan Murah hingga Desember 2023

"Melalui program RB Tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat," terangnya. 

Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amiin mengatakan, RB bukanlah sebuah rutinitas, apalagi beban, tetapi justru merupakan suatu kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

Oleh sebab itu, agar tercapai pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah, maka diperlukan sistem RB yang makin responsif ke depannya. 

Baca Juga

Relokasi Lapas Sumedang yang Over Kapasitas, Pemkab Siapkan Lahan 2 Hektare

“Perubahan diantaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik,” tuturnya. 

Ma’ruf menerangkan, transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru. 

Menurutnya, sudah saatnya meninggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier, dan monoton menuju birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel. 

Baca Juga

Tersisa 30 Persen, Pemkab Sumedang Targetkan Posyandu Miliki Bangunan Sendiri Tahun 2024 

“Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antar negara semakin ketat,” ujar Ma'ruf. 

Ma’ruf juga menyampaikan bahwa saat ini RB Indonesia memasuki tahap ketiga Roadmap RB Nasional periode 2021-2024. 

Dengan demikian, perlu konsistensi dalam penerapannya agar seluruh target yang dimiliki dapat tercapai. 

“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju Birokrasi Kelas Dunia. Namun, untuk mencapai cita-cita ini, masih ada tantangan nyata di hadapan kita,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, Wapres juga  bersyukur karena saat ini terdapat 77 MPP di Kabupaten/Kota se Indonesia ditambah 26 MPP yang baru diresmikan sehingga  menjadi 103 MPP. 

Ke-26 MPP yang baru diresmikan tersebut tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Banten, D.I Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sulawesi Tenggara. 

Kehadiran 103 MPP tidak hanya menandakan keberhasilan target pembangunan Tahun 2022 tapi juga menjadi bentuk konkret kolaborasi antar sektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat yang berkualitas. 

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha di daerah yang dapat meningkatkan daya saing investasi yang ada di masing-masing daerah," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah