JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta pengadaan vaksin booster yang kedua bisa difasilitasi oleh pemerintah pusat. Disamping itu pendistribusian vaksin ke daerah dilakukan secara gratis.
Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Apkasi, Dadang Supriatna saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panja Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Vaksin Covid-19, Selasa (14/2/2023) kemarin.
"Saat ini masyarakat animonya sudah tidak penting terhadap vaksinasi, ini akan menjadi persoalan," kata Dadang Supriatna.
Dadang menjelaskan, sektor swasta yang dalam hal ini Bio farma tetap berperan mendistribusikan vaksin Covid-19. Namun dalam pendistribusiannya tetap melibatkan pemerintah daerah dan dinas kesehatan.
"Keterlibatan TNI dan Polri pun sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksin booster kedua ini," jelas Bupati Bandung itu.
Menurut Dadang, keterlibatan TNI dan Polri lantaran untuk mendorong masyarakat mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini menegaskan, keinginan itu bukan semata-mata harapan dirinya sendiri melainkan seluruh daerah yang tergabung dalam Apkasi.
"Ini tentunya menjadi suatu bahan dari Panja Komisi IX DPR RI, sehingga pada akhirnya ada suatu keputusan yang tentunya tidak ada yang dirugikan. Dan kalau bisa didropping anggaran oleh pemerintah pusat," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya