Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Proyek Prestisius Jokowi yang Penuh Drama

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Proyek prestisius zaman Joko Widodo (Jokowi) yang membetot perhatian publik cukup banyak adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Sejak awal proyek KCJB dimulai sudah banyak drama yang silih berganti.

Terbaru, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menambah utang yang cukup jumbo. Nilai utang yang akan diajukan ke China Development Bank (CDB) itu sekitar US$ 550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun.

Baca Juga

Jalan Tak Bertambah, Dishub KBB Cari Solusi Kurangi Kemacetan di Kawasan Padalarang

Alasan penambahan utang KCJB tersebut keluar dari mulut General Manager (GM) Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rahadian Ratry. Menurutnya, utang tersebut diajukan guna menambal anggaran proyek KCJB yang jebol.

Dia menjelaskan, cost overrun terjadi lantaran ada perbedaan biaya proyek kereta cepat antara di China dan Indonesia. Biaya itu di antaranya pembebasan lahan, persinyalan dan sebagainya.

"Misalnya pengaturan frekuensi untuk persinyalan kereta api cepat, di mana di Tiongkok hal itu gratis sementara di Indonesia tidak," kata dia, Rabu 22 Februari 2023.

Baca Juga

2 Bulan Beroperasi, 1 Juta Orang Telah Gunakan Kereta Cepat Whoosh 

Diungkapkan dia, nilai cost overrun KCJB yang disepakati adalah US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliunan. Jumlah tersebut lebih besar daripada hitungan China, akan tetapi lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia.

Diketahui, drama silih berganti sudah terjadi sejak proyek KCJB dicanangkan. Awalnya China merinci dana sekitar US$ 5,13 miliar atau Rp76 triliun pada proposal awal.

Namun perlahan proyek tersebut berubah menjadi US$ 6,071 miliar. Tak berhenti sampai di sana, kemudian melonjak lagi jadi US$ 7,5 miliar atau setara Rp117,75 triliun (kurs Rp 15.700).

Baca Juga

Kereta Cepat Whoosh Angkut 123.000 Penumpang pada Libur Natal dan Tahun Baru

Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi  mengatakan, bengkak biaya proyek KCJB yaitu US$ 1,449 miliar atau Rp22,7 triliun. Data itu berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per tanggal 15 September 2022.

Perubahan tersebut membuat Indonesia-China negosiasi ulang terkait penambahan pembengkakan biaya. Akhirnya, pada Senin, 13 Februari 2023 keduanya sepakat pembengkakan biaya sekitar US$ 1,2 miliar atau Rp18 triliun, atau turun dari hitungan pihak Indonesia yang sampai US$ 1,449 miliar.

Editor : Zhafran Pramoedya