BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Masalah kemacaetan di Jalan Raya Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dinilai bisa diselesaikan dengan adanya flyover. Sebab melihat kondisi di lapangan, Flyover Bojongsoang jadi solusi tepat masalah berlarut-larutnya kemacetan.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan alasan kemacetan yang terjadi di wilayah Bojongsoang. Menurutnya terdapat 3 jalur yang membuat kemacetan terkadang tidak terelakan yakni jalur Baleendah-Dayeuhkolot, Bojongsoang dan jalur yang mengarah ke Telkom University.
"Artinya kalau flyover itu kayanya logis," kata Dadang Supriatna dalam wawancara ekslusif dengan iNews Bandung Raya di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung, Selasa (7/3/2023).
Kendati demikian, penilaian itu hanya bersifat pandangan yang selama ini berdasarkan pengamatan dan masukan dari berbagai pihak. Dadang pada akhirnya tetap berpatok kepada hasil kajian terkait solusi kemacetan di Bojongsoang.
"Tetapi kalau nanti kajiannya underpass mangga (silahkan)" ucap mantan Kepala Desa (Kades) Tegalluar itu.
Atas nama masyarakat, Dadang sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bandung hanya mengusulkan dan meminta untuk dibantu kepada pemerintah pusat dan provinsi melalui program-program untuk menuntaskan masalah kemacetan di wilayahnya.
Dadang mengakui, dirinya sangat senang untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan atau menyolek Kabupaten Bandung. Sebab APBD daerah yang paling banyak penduduknya di Bandung Raya ini tidak cukup hanya untuk pembangunan fisik.
"Artinya harus ada kolaborasi dengan pemprov dan juga pemerintah pusat," ujar Kang DS, sapaan akrabnya.
Polemik usulan Flyover Bojongsoang dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dinilainya tidak berlebihan. Sebab sebagai wakil rakyat Kabupaten Bandung hanya menyampaikan kebutuhannya demikian.
Selain itu, dirinya hanya mengingatkan berbagai pihak bahwa kemacetan di wilayahnya bukan main. Oleh karenanya, Kang DS saat itu ingin duduk bersama dengan Ridwan Kamil terkait program-program prioritas di masing-masing daerah Bandung Raya, khususnya Kabupaten Bandung.
"Tentu kami juga tidak maksa, hanya salah kalau bupati tidak mengusulkan dan berjuang untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bandung," ucap mantan Anggota DPRD Jabar itu.
Dikatakan Kang DS, dirinya pun sangat menyadari soal jalan yang rusak di wilayahnya, hingga setelah diperjuangkan turun Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun untuk jalan provinsi, Kang DS menilai tetap itu kewenangannya di Pemprov Jabar.
"Takut salah secara pengadministrasian. Kalau misalnya kita dorong melalui APBD, ini harus ada kalimat MoU antara pemerintah kabupaten dengan provinsi, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan administrasi," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya