Ono Surono Janji Akan Evaluasi Program Pendidikan di Jabar

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan akan menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor untuk membedah anggaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait kegiatan ekstra kurikuler siswa SMK.

"Kami mendorong alokasi anggaran untuk SMK yang difokuskan pada fasilitas praktek dan kegiatan lain untuk mencegah tawuran dan tindak kekerasan pada pelajar," kata Ono saat berdiskusi dengan Forum OSIS SMKN 2 Kota Bogor, Minggu (19/3/2023).

Baca Juga

Kampanye Hari Pertama, TPD Ganjar-Mahfud Jabar Pasang 27.000 Baliho

Anggota Komisi IV DPR RI ini juga mengungkapkan bahwa kewenangan SMA/SMK diatur oleh Pemerintah Pusat.

Ono menegaskan akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI tentang sulitnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi bila ada masalah serta aspirasi untuk mengembalikan SMA/SMK dibawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

"Jawa Barat masih memiliki indek lamanya sekolah hanya 8,9 tahun. Artinya hanya sampai kelas 9 atau 3 SMP, maka seyogyanya Pendidikan menjadi prioritas yang paling utama dan perlu dilakukan evaluasi mendalam tentang program pendidikan di Jawa Barat sehingga Jawa Barat lebih baik lagi dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul," pungkas Ono.

Baca Juga

Ono Surono Minta KKP dan BPH Migas Tunda Peraturan Baru BBM Subsidi Nelayan

Pernyataan Ono ini menjawab keluhan Koordinator Forum OSIS Kota Bogor Azhar P Dedytama yang menyampaikan bahwa tawuran dan kekerasan pada pelajar karena kurangnya kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain selain belajar mengajar.

"Seringkali pihak sekolah mengatakan tidak mempunyai anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut," ujar dia.

Salah satu peserta yakni Dadang Danubrata juga mengungkapkan bahwa setelah kewenangan SMA/SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sulit sekali untuk melakukan koordinasi apabila ada permasalah.

Baca Juga

Pimpin Timses Ganjar, Ono Surono Taruh Harapan Besar pada Arsjad Rasjid dan Andika Perkasa

"Seringkali UPTD Pendidikan Provinsi, tidak bisa mengambil keputusan apabila ada permasalahan dan harus langsung ke Kepala Dinas Pendidikan yang berkantor di Bandung. Seyogyanya kewenangan SMA/SMK dikembalikan ke Pemerintah Kota," pungkasnya.

Hadir dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Danubrata serta Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Laniasari, Iwan Ismanto dan Ence Setiawan dan Ketua Taruna Merah Putih Jawa Barat, Niko Rinaldo.

Usai diskusi, Ono dan rombongan berkunjung ke kediaman Almarhum Arya Saputra, Siswa SMK Bina Warga yang meninggal karena dibacok oleh siswa SMK lainnya di Kota Bogor. (*)

Editor : Abdul Basir