Diminta Jangan Cari Alasan, Ridwan Kamil Ingatkan Perusahaan Bayar THR Tanpa Dicicil

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Perusahaan swasta yang ada di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat diminta untuk tidak mencicil Tunjang Hari Raya (THR) karyawan. Sebisa mungkin THR dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, THR adalah hak dari karyawan yang sudah membantu bekerja untuk memberikan hal-hal terbaik. Oleh karenanya, jangan ada perusahaan yang mencicil bayar THR.

Baca Juga

Heboh Shin Tae-yong Bagi-Bagi THR, Warganet: Semakin Mengenal Budaya Indonesia

"Tidak boleh ada THR dicicil, itu hak dari para pekerja, sudah dihitung, sudah disesuaikan aturannya. Saya minta para perusahaan tidak banyak cari alasan untuk cicil THR itu hak," kata Ridwan Kamil di Bandung, Selasa (4/4/2023).

Menurut Emil, sapaan akrabnya, aturan pembayaran THR sudah diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang kemudian diturunkan ke Pemprov Jabar.

"Jangan merenggut kebahagiaan dari para pekerja yang sudah keringat untuk kemajuan usaha daru perusahaan. Jadi harus dibayar penuh, itu dipertegas," ujar orang nomor satu di Jabar ini.

Baca Juga

Pj Wali Kota Bandung Wanti-Wanti Pelaku Bisnis Berikan Tunjangan Hari Raya pada Karyawan

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, larangan tidak mencicil THR karyawan telah sejalan dengan Surat Edaran (SE) dari Kemenaker. 

"Pada intinya melarang mencicil THR, dan rencananya kami akan mengadakan pertemuan dengan kabupaten/kota, para pengusaha untuk membahas itu," ujar Rachmat saat dikonfirmasi, Rabu (29/3/203). 

Rachmat menjelaskan, SE Kemenaker ini pada intinya memperkuat PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Akan tetapi, ada beberapa poin yang berbeda dari Peraturan Presiden. Salah satunya, soal waktu pemberian THR pada karyawan. 

Baca Juga

PTDI Pastikan THR Ribuan Karyawan Telah Dibayar, Gaji Maret Cair Jumat Lusa

"Terkait dengan waktu (pemberian THR) paling lama 7 hari sebelum hari raya, kemudian, bagi perusahaan menerapkan Permenaker 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu dan pengupahan pada industri padat karya, maka THR Nya tetap dibayar penuh," ungkapnya.

Untuk karyawan yang belum mendapatkan THR sesuai aturan, Rachmat mengatakan, Pemprov Jabar akan membuat posko pengaduan yang nantinya bisa digunakan sebagai konsultasi para buruh yang belum mendapatkan hak THR dari perusahaan.

"Kami akan membangun posko di kantor, 5 UPTD pengawasan, dan kantor Disnaker kabupaten/kota, dan juga nanti kita akan berbagi media juga selain melalui WA telepon. Tapi biasanya dari pusat ada aplikasi," katanya. 

Baca Juga

Dewan Pers: Bila Ada Wartawan Paksa Minta THR, Laporkan!

Untuk diketahui, Menaker RI, Ida Fauziyah menegaskan pembayaran THR tak boleh dicicil. THR wajib dicairkan perusahaan kepada pekerja maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri (H-7 Lebaran).

"THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulangi, THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, saya minta perusahaan agar taat pada ketentuan ini," kata Ida dalam konferensi pers kebijakan pembayaran THR 2023, Selasa (28/3/2023).

Editor : Zhafran Pramoedya