Usulan Ridwan Kamil Soal Peralihan Kewenangan SMA, DPRD Jabar Bilang Begini

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Wacana peralihan pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat ke pemerintah daerah (pemda) diminta untuk tidak ditanggapi. Usulan pemindahan kewenangan ini datang dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pembagian pengelolaan sektor pendidikan bukan kewenangan eksekutif maupun legislatif di daerah, melainkan level kementerian.

Baca Juga

Pelajar SMA di Cianjur Jadi Kurir Narkoba Internasional, Raup Keuntungan hingga Puluhan Juta

"Kalau ada perubahan-perubahan karena usulan gubernur, gubernur gak sanggup melakukan, terus minta dipindahkan, bukan seperti itu," kata Abdul Hadi saat dikonfirmasi, Rabu (5/4/2023).

Menurut Hadi, usulan Ridwan Kamil (RK) tersebut hanya "pendapat pribadi" saja. Dengan demikian dapat dikatakan usulan pemindahan pengelolaan ke kabupaten/kota terkait urusan SMA/SMK sederajat bukan sebagai institusi Pemprov Jabar.

"Jadi kita tidak usah terlalu panjang menanggapinya," tegasnya.

Baca Juga

Video Syur Pelajar SMA Sukabumi Bikin Heboh, Begini Kata Pihak Sekolah

Hadi menjelaskan, secara populis mengelola SMA/SMK, dan SLB sebetulnya cukup enak. Dari kaca mata politik, mereka anak SMA/SMK sederajat ada bermanfaat untuk popularitas.

"Kalau SD, SMP, anak-anaknya masih kecil belum punya suara, faktor itu pasti ada, bahkan desakan-desakan kepala daerah," jelasnya.

Dikatakan Hadi, usulan RK itu keluar setelah Wali Kota Bogor, Bima Arya mengeluh sulit mengakses apabila terjadi tawuran di kalangan pelajar SMA/SMK. Bima Arya beralasan sulit membuat peraturan untuk menanganinya 

Baca Juga

Bantuan Dana Donasi Tabungan Mega Berbagi Berhasil Renovasi SMP dan SMA YPPI Baleendah

Oleh karenanya, usulan RK ini berangkat dari pernyataan yang tidak terlalu sistematis, kajian-kajian dan kemampuan keuangan. Hal ini lebih kepada keluh kesah Bima Arya sebagai kepala daerah.

"Kalau berangkatnya dari seperti itu, wajar aja bisa dipahami, tapi gak usah dianggap terlalu serius," ucap politisi PKS itu.

Sebelumnya diberitakan, RK setuju apabila pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke pemerintah kota/kabupaten.

Baca Juga

ITB Tak Lagi Terapkan Syarat Jurusan SMA saat Penerimaan Mahasiswa Baru

Pengembalian kewenangan tersebut, kata RK, bukan tanpa alasan. Mantan Wali Kota Bandung ini menyebut, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pendidikan (Disdik) dinilai tidak berjalan efektif karena terkendala jarak.

"Saya cenderung setuju, secara pribadi ya. Karena waktu dulu saya jadi Wali Kota Bandung itu lebih dekat koordinasi teknisnya," kata Ridwan Kamil di SMAN 1 Cigombong Kabupaten Bogor, Jumat (31/3/2023).

Editor : Zhafran Pramoedya