Ini Dampak Kewenangan SMA Dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota

Dikatakan politisi PKS itu, walaupun Pemprov Jabar mengelola ratusan sekolah negeri, namun anggarannya ada dan bisa dibuatkan standarisasinya. Sehingga kebijakannya menjadi standar, langkah-langkah, kurikulum dan sebagainya menjadi seragam se-Jabar.

Baca Juga

ITB Tak Lagi Terapkan Syarat Jurusan SMA saat Penerimaan Mahasiswa Baru

"Malahan kalau SMA/SMK dikembalikan lagi ke kabupaten/kota nanti lulusan di Kuningan dibandingkan lulusan di Bandung itu beda, jadi repot, karena tidak standar," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, RK setuju apabila pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke pemerintah kota/kabupaten.

Pengembalian kewenangan tersebut, kata RK, bukan tanpa alasan. Mantan Wali Kota Bandung ini menyebut, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pendidikan (Disdik) dinilai tidak berjalan efektif karena terkendala jarak.

Baca Juga

Pemprov Jabar Masih Kaji soal Rencana Penghapusan Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA

"Saya cenderung setuju, secara pribadi ya. Karena waktu dulu saya jadi Wali Kota Bandung itu lebih dekat koordinasi teknisnya," kata Ridwan Kamil di SMAN 1 Cigombong Kabupaten Bogor, Jumat (31/3/2023).

Editor : Zhafran Pramoedya