Pasca Penampakan Yana Mulyana, Ridwan Kamil Pastikan Pelayanan Pemkot Bandung Normal

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan, roda pemerintah di Pemkot Bandung tidak akan terganggu pasca pengkapan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana oleh KPK.

"Tadi saya kesana menitipkan pelayanan publik warga Bandung insha Allah tidak akan terganggu karena sudah saya arahkan Sekda Kota Bandung Pak Ema untuk segera mengambil keputusan apalagi menjelang mudik lebaran, butuh koordinasi lapangan yang luar biasa jadi insha Allah tidak akan terganggu," kata Emil, sapaan akrabnya, di Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Baca Juga

Taati Aturan dan Jaga Etika Demokrasi, Farhan Turun Langsung Copot APK

Ridwan Kamil mengaku, sebagai seorang gubernur dirinya sangat prihatian mendengar kabar tersebut. Terlebih, dirinya juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung periode 2013–2018.

"Sebagai gubernur saya sangat prihatin, sebagai mantan Wali Kota Bandung saya sangat sedih, susah diceritain. Sebagai kedinasan sangat prihatin, sebagai pribadi yang dulu urusin Bandung dulu mereformasi segala rupa sangat-sangat sedih," ungkapnya.

Terkait peristiwa ini, Ridwan Kamil pun berpesan, agar seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk selalu mengedepankan integritas.

Baca Juga

KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada ke 30 Kecamatan di Kota Bandung

"Ingat niat kita adalah memimpin itu melayani masyarakat bukan lain-lainnya. Jadikan benteng integritas ini sebagai yang utama termasuk turunannya ke SKPD," katanya.

Ridwan Kamil berharap, tidak ada lagi kepala daerah di Jabar yang tertangkap oleh KPK.

"Saya berharap ini yang terakhir, mudah-mudahan ini yang terakhir supaya masyarakat bisa fokus kepada hal-hal yang baik, pencapaian pembangunan dan lain-lain," imbuhnya.

Baca Juga

BKM Ingin Hidup Kembali, Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat

Ditanya soal jabatan Wali Kota Bandung yang kosong, Ridwan Kamil menyebut, akan diisi oleh Ema Sumarna yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung.

"Saya sudah konsultasi ke Mendagri, sementara sesuai aturan PLH-nya Pak Sekda. Itu posisi tertinggi di birokrasi," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah