Selama Menjabat, Dadang Supriatna Ungkap Baru 12 dari 450 Perumahan Serahkan Fasos/Fasum

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Perumahan di Kabupaten Bandung rupanya masih banyak yang belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemerintah daerah. Padahal anggaran pemerintah baru bisa masuk ke kawasan perumahan bila pengembang sudah menyerahkan fasos/fasum.

Hal ini terungkap saat Bupati Bandung, Dadang Supriatna menghadiri pertemuan silaturahmi di Masjid Misbahul Huda, Komplek Perumahan Damar Mas Regency, Jalan Banjaran-Soreang, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Selasa (9/5/2023) malam.

Baca Juga

Relawan Pemenangan 01 Cabut Dukungan, Merapat ke 02 Jelang Pencoblosan Pilkada Bandung 2024

Pertemuan itu membahas bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan anggaran dari APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan maupun fasum dan fasos lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas maupun sarana publik.

Dalam upaya perbaikan insfrastruktur jalan yang menjadi salah satu pembahasan, Dadang Supriatna mengharapkan ada proses penyerahan fasos/fasum dari pengembang perumahan tersebut kepada Pemkab Bandung dan bisa selesai dalam waktu dua minggu ke depan.

Dengan demikian, perbaikan jalan dan insfrastruktur lainnya menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah. Sebaliknya, apabila fasos/fasum belum diserahkan ke pemerintah daerah, APBD maupun APBDes tidak bisa digunakan untuk perbaikan jalan maupun insfrastruktur lainnya di kawasan perumahan itu.

Baca Juga

Tangis Haru Emak-emak Doakan Kang DS Terpilih di Periode Kedua

Kang DS, sapaannya mengungkapkan setiap pengembang mendapatkan izin lokasi. "Ada klausul, apabila pengembang sudah menyelesaikan pengerjaannya, maka itu secara otomatis (fasos/fasum) diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Apabila dalam kurun waktu satu tahun pengembang belum menyelesaikan, maka harus ada permohonan perpanjangan," kata Kang DS.

Menurutnya, fasum dan fasos di perumahan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, otomatis menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pemeliharaan insfrastruktur  jalan. 

"Maka sanksinya bagi setiap perumahan yang belum menyerahkan fasos dan fasum, tidak boleh ada anggaran dari APBD ataupun anggaran desa yang masuk untuk perbaikan insfrastruktur yang ada di kawasan perumahan," ujar Kang DS.

Baca Juga

Kang DS Selamatkan Masa Depan Ribuan Remaja di Bandung

Dikatakannya, pengembang yang belum menyerahkan fasos dan fasum sama dengan mengabaikan kewajibannya. Untuk itu pengembang yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan fasos/fasum ke pemerintah daerah, sanksinya ketika akan mengajukan izin lagi mendirikan perumahan akan ditolak atau diblacklist.

"Jangan sampai pengembang mengorbankan penghuni," ucap Kang DS.

Disebutkannya, selama 2 tahun dirinya jadi Bupati Bandung, dari 450 perumahan baru 12 perumahan yang menyerahkan fasos/fasum.

Baca Juga

Terinspirasi dari Prabowo, Kang DS: Jangan Nodai Pilkada dengan Caci Maki dan Fitnah

"Jika perumahan tidak menyerahkan fasos dan fasum kepada pemerintah daerah, apa yang akan kita lakukan?"  ungkapnya.

"Prinsipnya saya meminta, asal semua penghuni perumahan Damar Mas menyepakati dan menerima kondisi insfrastruktur apa adanya. Apakah penghuni perumahan Damar Mas menerima dalam kondisi seperti ini atau tidak?" imbuhnya.

Sejumlah perwakilan penghuni Perumahan Damar Mas dengan kompak menyatakan "menerima". "Maka, kami pun dari pemerintah daerah siap untuk menerima penyerahan fasos/fasum tersebut," kata Kang DS.

Baca Juga

Dapat Kenaikan Insentif 100 Persen, Linmas Ucapkan Beribu Terima Kasih ke Bupati Bandung

Menurutnya, jika sudah ada pernyataan dari warga sekitar menerima dalam kondisi seperti ini, baru pemerintah daerah memproses.

"Kalau pengembang perumahan Damar Mas ini sudah menyerahkan fasos/fasum, tidak ada alasan warga untuk menghambat pembangunan kalau itu dibutuhkan oleh pemerintah," ucapnya.

Jika pengembangan perumahan sudah menyerahkan fasos/fasum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memperbaiki jalan. "APBD dan APBDes bisa masuk pada pembangunan penataan jalan, insfrastruktur yang berada di Kabupaten Bandung," katanya. 

Dikatakan Kang DS, pihaknya sudah menganggarkan sebesar Rp500 juta untuk penataan atau perbaikan insfrastruktur di masing-masing kawasan perumahan yang sudah menyerahkan fasos/fasum kepada pemerintah daerah. "Kalau sudah diserahkan, fasos dan fasum di kawasan perumahan itu milik pemerintah daerah, di antaranya  jalan, taman maupun masjid," bebernya.

Untuk itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaikinya. 

"Artinya pemerintah sudah hadir di situ. APBD juga bisa masuk ke kawasan perumahan," jelasnya.

Dalam pertemuan ini, Bupati Bandung memberikan kesempatan kepada sejumlah pihak untuk memproses penyerahan fasos/fasum perumahan Damar Mas kepada pemerintah daerah dalam kurun waktu dua Minggu. "Di Kabupaten Bandung sudah ada 28 perumahan yang sudah menyerahkan fasos/fasum," katanya.

Kang DS pun langsung mengumumkan pada Selasa malam itu, jika perumahan Damar Mas sudah selesai menyerahkan fasos/fasum kepada pemerintah daerah, maka pihaknya akan menganggarkan Rp500 juta untuk perbaikan jalan. "Karena ini merupakan hak dan kewajiban pemerintah," ucapnya.

Editor : Zhafran Pramoedya