Aa Maung Ungkap Awal Mula Kemunculan Sistem Zonasi PPDB

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) mengungkap awal mula sistem zonasi akhirnya diterapkan secara nasional di tengah berlangsungnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, SLB tahun 2023 di Jawa Barat.

Ketau LBP2, Asep B Kurnia alias Aa Maung mengatakan, sistem zonasi tidak ujug-ujug begitu saja diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut bermula dari sistem PPDB yang digunakan oleh Kota Bandung pada 2014.

Baca Juga

Colek Ridwan Kamil, Aa Maung Minta Kecurangan PPDB 2023 Diusut Tuntas

"Seingat saya, zonasi itu adalah awalnya rayonisasi Kota Bandung tahun 2014 dan dianggap berhasil. Padahal fakta di lapangan, belum waktunya atau belum berhasil, tapi diadopsi pemerintah pusat jadi zonasi," kata Aa Maung saat Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Pokja Gedung Sate bertajuk "PPDB Jabar Objektif dan Transparan, Peserta Didik Bahagia Lanjutkan Pendidikan" di Hotel Citarum, Kamis (15/6/2023).

Aa Maung menilai, hal itu merupakan gambaran apabila pendidikan di Indonesia dicampuri urusan politis. Rayonisasi digemborkan seolah berhasil diterapkan di Kota Bandung dan pantas diadopsi di sekup yang lebih luas.

"Dengan harapan (sistem zonasi) hilangnya sekolah favorit. Saya melihat adanya zonasi itu tidak bisa menghilangkan asumsi masyarakat sekolah favorit," ujarnya.

Baca Juga

AA Maung Minta Ridwan Kamil Beri Sanksi Tegas untuk Semua Pihak yang Curang di PPDB

Dikatakan Aa Maung, pola pikir masyarakat saat ini menganggap sekolah favorit masih ada. Sebab mereka melihat sekolah tersebut lebih bagus pelayanan, sarana prasarana dan infrastrukturnya.

"Jadi, 2014 sampai sekarang, pemerintah belum mampu untuk menyetarakan fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur yang ada di Jabar," ucapnya.

Aa Maung menduga, belum meratanya tiga aspek itu karena berkaitan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah. Alhasil pemerintah kesulitan untuk menyetarakan pendidikan SMA sederajat di Jabar.

Baca Juga

AA Maung Desak Disdik Jabar Buka Data Ribuan Peserta PPDB yang Didiskualifikasi

Oleh karenanya, Aa Maung menyimpulkan, sejak awal sistem zonasi diterapkan selalu saja ada masalah. Bagaimana pun sistem PPDB diutak-atik akan muncul banyak masalah.

"Termasuk paradigma anggapan orangtua pasti selama ini tidak transparan," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya mengatakan, Pemprov Jabar menyediakan 300 ribu kuota secara keseluruhan untuk SMA, SMK dan SLB pada PPDB 2023. 300 ribu kuota ini disediakan untuk tahap pertama afirmasi dan tahap kedua zonasi. 

Baca Juga

Demi Buktikan Kecurangan PPDB Zonasi, Warga Bandung Bakal Ukur Jarak Manual

Tahap afirmasi sendiri dilaksanakan pada 6-10 Juni 2023. Sementara untuk tahap dua atau zonasi dimulai pada 26-30 Juni 2023.

"Jadi untuk total kuota secara keseluruhan PPDB 2023 bagi SMA, SMK dan SLB negeri di Jabar mencapai 300 ribu lebih," ujar Wahyu, Rabu (7/6/2023).

Editor : Zhafran Pramoedya