Lambat, Komisi A Desak Pemkot Bandung Segera Terbitkan Perwal Pengelolaan Cagar Budaya

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPRD Kota Bandung meminta Pemkot Bandung untuk segera membuat aturan turunan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Cagar Budaya. Sebab sejak terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2018 ini belum ada Peraturan Wali Kota (Perwal) yang merinci sanksi dan pelaksanaan teknis perlindungan cagar budaya.

Padahal aturan main terkait cagar budaya ini sangat penting. Mengingat banyak pelanggaran bangunan yang bersinggungan dengan cagar budaya di Kota Bandung.

Baca Juga

Pemkot Bandung Dukung Film Dokumenter Biografi Mochtar Kusumaatmadja

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul mengatakan, setiap perda harus diposisikan sebagai produk legislasi daerah dengan urgensi yang sangat penting. Oleh karenanya, setiap selesai pengesahannya harus segera ditindaklanjuti.

“Harus segera diikuti perwal setelahnya. Padahal perwal itu amanat perda. Sehingga ketika perwal belum dibuat, perda ini jadi samar pelaksanaannya. Hal ini tidak perlu terjadi ketika proses pelaksanaannya terus dilanjutkan,” kata Rizal di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (20/6/2023).

Di tempat yang sama, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung yang menjadi bagian dari pansus pembahasan Raperda Pengelolaan Cagar Budaya, Folmer Silalahi menjelaskan, pembentukan perda yang diprakarsai Pemkot Bandung ketika itu bersemangatkan konservasi cagar budaya.

Baca Juga

Pemkot Bandung dan Perguruan Tinggi Kolaborasi untuk Pengelolaan Sampah Mandiri

Kota Bandung, kata diam saat itu mengalami fenomena perusakan cagar budaya di sejumlah tempat oleh pemilik lahan atau bangunan, baik disengaja maupun tidak.

“Dalam tahapannya ada mekanisme pendaftaran hingga penghapusan kategori cagar budaya. Yang jadi masalah peraturan teknis, itu yang belum diterbitkan. Teknis harus ditunjang ada perwal, kepwal, surat edaran yang menjadi ranah ekssekutif. Peraturan teknis itu nanti termasuk kajian pengkategorian, atau peningkatan status cagar budaya,” katanya.

Oleh karena itu, Folmer minta Pemkot Bandung khususnya Disbudpar Kota Bandung supaya segera mendorong dan merealisasikan perwal tersebut.

Editor : Zhafran Pramoedya