DPR RI Minta Tidak ada Kriminalisasi Inovasi Pada Anak Bangsa

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta untuk tidak dilakukannya kriminalisasi inovasi kepada anak bangsa. Termasuk terhadap salah satu alumni UI yang terjerat kasus yang dinilai tidak adil.

Seperti diketahui, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) menerima pengaduan dari salah satu alumni, Ibnu Rusyd Elwahby yang juga merupakan Direktur Utama PT Intan Sarana Teknik (IST), yang merasa dikriminalisasi dan dihukum secara tidak adil.

Baca Juga

Akademisi Puji Pemaparan Rachmat Pambudy soal Indikator Capaian Pembangunan

Kasus tersebut bermula saat Ibnu Rusyd Elwahby (IRE) berperkara dengan PT Adaro Indonesia terkait suatu perjanjian penyediaan jasa yang berlangsung langgeng pada 2015-2020.

Pada keputusan tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, Ibnu dinyatakan bersalah. Sehingga dihukum pidana maksimal 13 tahun penjara atas dakwaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang.

PT Adaro Indonesia (Adaro) diduga telah mengkriminalisasi yang merupakan kontraktor pengelola limbah tambang Adaro di Kalimantan Selatan. Padahal Adaro telah menandatangani kontrak dengan IST sesuai kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. Malahan, kontrak tersebut telah didahului proses uji coba dan pilot project.

Baca Juga

Verrel Bramasta Banjir Pujian saat Rapat DPR RI, Publik Speaking Disorot

"Jadi meminta kepada pihak-pihak terkait untuk tidak macam-macam dengan inovasi  anak bangsa. Ini dikhawatirkan terjadi politisi teknologi," ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6/2023).

Editor : Abdul Basir