Jabar dan KBB Masuk Kategori Rawan di Pemilu, Tugas Bawaslu Sangat Berat

BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - Daerah Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu faktornya karena jumlah pemilih di provinsi yang memiliki 27 kabupaten/kota ini paling banyak secara nasional.

Salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi dalam Pemilu nanti adalah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sehingga itu menjadi tantangan bagi penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

Baca Juga

Kasus Pergeseran Suara Caleg DPR RI Partai NasDem di KBB Bisa Jadi Pidana

"Kerawanan pemilu ini bisa bermacam-macam pemicunya, namun yang paling dominan seperti adanya praktik money politic, netralitas ASN, dan yang lainnya," kata Ketua Bawaslu Jabar Periode 2018-2023, Abdullah saat jadi pembicara di Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 yang digelar Bawaslu KBB di Lembang, Kamis (14/9/2023).

Dia menjelaskan, secara umum Jawa Barat untuk Indek Kerawanan Pemilu (IKP) masuk lima besar yang tertinggi secara nasional. Bersanding dengan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Jumlah pemilih di Jabar sebanyak 35 juta orang atau yang tertinggi dari provinsi lain, bisa berpotensi jadi rebutan.

Hal itu yang dapat berimbas kepada munculnya berbagai kerawanan pelanggaran dalam Pemilu. Apalagi kursi nasional untuk DPR RI dari Jawa Barat juga paling banyal yang mencapai 91 kursi. Terlebih caleg yang bertarung di Jawa Barat juga banyak tokoh-tokoh atau artis terkenal.

Baca Juga

Bawaslu KBB Temukan Fakta Adanya Pergeseran Suara ke Caleg DPR RI Partai NasDem

Sementara untuk di level kabupaten di Jabar yang termasuk rawan pada Pemilu adalah KBB seperti yang sempat mencuat di Pemilu 2019. Selain KBB daerah kategori rawan lainnya seperti di Kabupaten Bandung, Majalengka, Cirebon, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Depok, dan Bekasi.

"KBB ini meski udaranya sejuk namun suhu politiknya selalu panas, jadi fungsi pengawasan harus maksimal dan bukan tugas mudah bagi Bawaslu," imbuhnya.

Sementara Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi mengakui beberapa daerah pemilihan (Dapil) di KBB memiliki kerawanan yang cukup tinggi. Seperti di Dapil 1 (Padalarang, Ngamprah, Saguling), Dapil 2 (Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy), dan Dapil 5 (Sindangkerta, Gununghalu, Cipongkor, Rongga).

Baca Juga

Sidang Dugaan Pergeseran Suara Caleg DPR RI, Bawaslu KBB Harus Ungkap Aktor Intelektualnya

Untuk itu pihaknya akan mengoptimalkan personel yang ada dalam melakukan pengawasan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Serta mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat agar semakin pro aktif melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa tahapan Pemilu.

"Pengawasan kami maksimalkan dengan SDM yang ada dan melakukan treatment khusus ke perumahan-perumahan elit seperti di Kota Baru Padalarang dan Setra Duta. Sementara terkait dengan DPT yang belum memilili KTP elektronik, kami akan berkoordinasi dengan Disdukcapil," tuturnya.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh komisioner Panwascam, staf dan unsur kesekretariatan dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Tampak hadir komisioner Bawaslu KBB Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Siska Ayu Anggraeni, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubal dan Humas, Ridwan Raharja, dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Data dan Informasi, Ahmad Zaenudin. (*)

Editor : Rizki Maulana