Hasil Simulasi Perhitungan, Disnaker Kota Cimahi Pastikan UMK 2024 Naik

CIMAHI, iNewsBandungRaya.id - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi memastikan, sudah melakukan simulasi penghitungan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Disnaker Kota Cimahi, Febie Perdana mengatakan, formulasi penghitungan UMK mencakup tiga variabel yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), laju inflasi dan indeks tertentu yang digambarkan dengan alfa atau a. 

Baca Juga

Pemkot Cimahi Pastikan Stok Air Bersih Aman saat Musim Kemarau

"LPE sama inflasi kita pakai yang provinsi. Inflasinya itu diangka 2,35 persen dan LPE itu 5,93 persen. Sedangkan untuk alfa itu dari 0,10 sampai 0,30," ucap Febie, dikutip Jumat (24/11/2023).

Hasil simulasi pertama nilai inflasi 2,35% + 0,10 (alfa) × 5,92% × Rp3.514.093,25 = Rp3.617.477,87. Artinya upah naik 2,94% atau Rp103.384,62. Kemudian simulasi kedua 2,35% + 0,20 (alfa) × 5,92% × Rp3.514.093,25 = 3.638.281,31. Naik 3,53% atau Rp124.188,06 dari tahun ini.

Simulasi ketiga 2,35% + 0,30 (alfa) × 5,92% × Rp3.514.093,25 = Rp3.659.084,74. Mengalami kenaikan 4,13% atau sebesar Rp144.991,49. Febie mengatakan, nilai LPE dan inflasi yang digunakan mengacu kepada Pemprov Jabar.

Baca Juga

Bye Dikdik! PPP Putar Haluan Dukung Adhitia Yudisthira di Pilwalkot Cimahi 2024

"Yang membedakan memang alfanya saja. Alfa itu dihitung rata-rata penyerapan kerja dan medium upah. Yang menghitungnya pusat untuk alfa," jelas Febie.

Meski begitu, hasil simulasi penghitungan UMK itu tentu saja bukan hasil akhir. Sebab, setelah itu Disnaker Kota Cimahi bersama Dewan Pengupahan akan melakukan rapat pleno

Hasilnya, kata Febie, kemudian akan dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi.

Baca Juga

Maju Pilwalkot Cimahi 2024, Adhitia Yudisthira Terbuka Dipasangkan dengan Siapapun

Nantinya Pj Wali Kota Cimahi akan merekomendasikan besaran UMK 2024 kepada Pj Gubernur Jawa Barat. Febie mengatakan, rekomendasi UMK dari para kepala daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus masuk maksimal tanggal 27 November.

"Hasil rapat dengan provinsi rekomendasi UMK dari daerah itu harus masuk tanggal 27 November. Nanti di sana diplenokan lagi," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah