Gelar FGD Penguatan Moderasi Beragama, FSJ Komitmen Ciptakan Kondusifitas di Pemilu 2024

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Forum Santri Jawa Barat (FSJ) bersama Kakanwil Kemenag Jabar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Moderasi Beragama dengan tema “Moderasi Beragama sebagai Penguatan Kehidupan Kebhinekaan” di lingkungan Madrasah Provinsi se-Jawa Barat.

Kegiatan yang digelar Ponpes Nurul Iman, Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul pada Jumat (8/12/2023) ini, menghadirkan pembicara dari Forkopimda Jabar, Kanwil Kemenag Jabar serta dari FKUB Jabar.

Baca Juga

Bey Machmudin Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan TPPAS Legok Nangka

Kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan dari Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi, Kejati Jabar, Kepala Kanwil Kemenag Jabar dan Tim Ahli FKUB Jabar, Ayi Yunus Rusyana. Acara ini dipandu pegiat muda bidang Ilmu Sosial, Iwan Nuryan.

Pada sambutannya, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan yang diinisiarif para santri tersebut. Sebab, moderasi beragama adalah untuk menyamakan cara pandang masyarakat terkait perbedaan agama.

“Ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat memiliki cara pandang yang sama menyikapi perbedaan (beragama) sehingga radikalisme ekstrimisme bisa dibendung,” ucap Bey diwakili Kepala Biro Kesra Pemprov Jabar, Faiz Rahman.

Baca Juga

Bey Terima Buku Putih dari BI Jabar, Siapkan Rekomendasi Ekonomi untuk 2025

Bey berpandangan, pemahaman terkait moderasi beragama harus mulai ditanamkan sejak usia dini, seperti yang dilakukan kepada para santri. Sehingga, ke depannya mereka akan menjadi katalisator yang memberikan solusi dari sebuah persoalan, khususnya terkait agama.

“Pemahaman moderasi beragama inilah cara pandang yang benar agar radikalisme dan ekstrimisme tidak terjadi di masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FSJ, Moh. Puad Syafi'i mengatakan, bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk komitmen para santri Jabar dalam menciptakan suasana kondusif menghadapi tahun politik mendatang.

Baca Juga

Pj Gubernur Jabar Apresiasi Kolaborasi Bakesbangpol dan Wanadri dalam Pembentukan Karakter Pemuda

Mengingat, santri sebagai salah elemen penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain itu santri juga tercatat dalam sejarah sebagai salah satu elemen pejuang kemerdekaan.

"Hari ini merupakan momen yang luar biasa, momen yang bersejarah, bahwa santri yang ada di Jawa Barat sudah mendeklarasikan untuk hidup damai, hidup rukun, hidup penuh toleransi, dan hidup penuh moderasi," imbuhnya.

Puad berharap, para santri dapat mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar senantiasa berbuat dan menjaga nama baik serta mencegah kemungkaran dengan pendekatan akhlakul karimah tanpa melakukan kekerasan.

Baca Juga

Dukung Pelestarian Seni Tari, Bey Hadiri Peringatan 80 Tahun Indrawati Lukman

Sementara itu, Pabandya Gal mewakili Asintel Kasdam III/Siliwangi, Mayor Infantri Benny Syafri mengatakan, moderasi beragama adalah sikap tengah dalam beragama yang tidak ekstrem melibatkan dialog kerja sama dan saling menghargai dengan tujuan menciptakan perdamaian dan kesatuan dalam kebhinekaan Indonesia.

"Dimana moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas dasar agama serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat," tuturnya.

Sedangkan Wadir Binmas Polda Jabar, AKBP Mohammad Rois mengatakan, santri menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama di Jabar. 

Baca Juga

Pemprov Jabar Tampilkan Capaian Investasi di TOP CEO Indonesia Awards 2024

"Santri juga harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas Kamdagri yang aman, damai dan sejuk sehingga tercipta kerukunan hidup beragama," ujarnya.

Tim Ahli FKUB Jabar, Ayi Yunus Rusyana menyebut, berdasarkan survei BNPT dan BIN bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar paham radikal, dimana rentan usia 17-24 tahun adalah target utama dalam perekrutan dan penyebaran ideologi terorisme, potensi radikalisme yang lebih tinggi di kalangan perempuan.

"Dengan hasil survei tersebut kita dinyatakan untuk mewaspadai pergerakan speed of radikali season di dunia maya tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia," katanya.

"Dimana implementasi dari pelaksanaan kegiataan penguatan moderasi beragama untuk menjaga toleransi  dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama khususnya di Jawa Barat, sekaligus sebagai upaya menangkal paham radikalisme dan ideologi teroris," tambahnya.

Kabag TU Kemenag Jabar, Ali Abdul Latif mengatakan, Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara. Indonesia juga bukan negara yang diatur berdasarkan agama tertentu.

"Indonesia adalah negara yang kehidupan warganya dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama karena negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya Sesuai dengan amanat konstitusi," ucapnya.

Dikatakan Ali, indikator moderasi beragama di antaranya cinta tanah air mengembalikan nilai-nilai konsensus berdirinya NKRI sebagai sebuah kesepakatan bersama, toleransi nilai dari pengamalan prinsip berbeda, anti kekerasan mengedepankan akomodatif terhadap kearifan lokal lokal sebagai sebuah nilai luhur bangsa dan Kerukunan umat beragama pilar bangsa yang aman dan damai.

Kasi B Sintel Kejati Jabar mewakili Asintel Kejati Jabar, Armansyah Lubis mengatakan, kejaksaan bersama instansi lain memiliki peran dalam penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

"Semakin meningkat dan membantunya berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka harus dilakukan pengawasan secara intensif dan persuasive," ucapnya.

Lubis mengatakan, kerukunan antar umat beragama tidak muncul secara tiba-tiba kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran.

"Saat ini kejaksaan terus meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan keagamaan dan penanganan konflik sosial secara intensif menyeluruh dan mengoptimalkan berbagai saluran media sosialisasi dengan mendayagunakan peran FKUB, majelis agama, ormas keagamaan tokoh agama dan tokoh masyarakat," tandanya.

Editor : Zhafran Pramoedya