Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bandung Tertinggi di Jawa Barat

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kabupaten Bandung terus mengukir prestasi dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) menjelang penutupan tahun 2023.

Berdasarkan progres capaian keberhasilan input pelaporan SPM (E-SPM), Kabupaten Bandung telah berhasil melakukan input sebesar 94,9 persen.

Baca Juga

Survei LSI: Keunggulan Dadang-Ali di Pemilih Militan Jadi Ancaman bagi Sahrul-Gun Gun

Hasil tersebut menjadikan Kabupaten Bandung sebagai kabupaten dengan capaian input pelaporan tertinggi di antara 26 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Dari 6 bidang yang harus dilaporkan, Kabupaten Bandung hampir mencapai angka 100% di setiap bidang. Pada periode triwulan ke-4 tahun ini di bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah mencapai pelaporan 100%, sedangkan untuk SPM di bidang kesehatan berada di angka 98,67%.

Terkait hasil tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penilaian tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kebijakan.

Baca Juga

Hasil Survei LSI: Dadang-Ali Ungguli Sahrul-Gun Gun Jelang Hari Tenang

“Capaian penerapan SPM yang tinggi ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergitas seluruh pemangku kebijakan, termasuk tim penerapan SPM dan perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar,” ucap Cakra, Senin (18/12/2023).

Cakra mengatakan, sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci penting agar penerapan SPM yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana mengatakan, realisasi input SPM telah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, di mana pemerintah daerah wajib melaporkan perkembangan penerapan SPM secara berkala setiap triwulan.

Baca Juga

Hanya 3,5 Tahun, Ada 5 RSUD Baru dan 243 Kilometer Jalan Mulus di Kabupaten Bandung

Menurutnya, bahwa Penerapan SPM dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar kepada masyarakat telah sesuai dengan arahan Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang memiliki perhatian khusus terkait hal ini.

Ia menambahkan, bahwa dengan melakukan pelaporan SPM tepat waktu tidak hanya untuk mencapai target melainkan juga sebagai bahan evaluasi terkait realisasi SPM di Kabupaten Bandung.

"Penginputan SPM yang dilaksanakan tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari penutupan aplikasi oleh Kemendagri RI memungkinkan kita untuk melaksanakan self-assessment sebelum pencapaian penerapan SPM pada tahun berjalan dilaporkan secara keseluruhan pada triwulan IV," jelas Ruli.

Baca Juga

Hasil Istikharah, Ulama Abuya Muhyiddin Dukung Dadang Supriatna-Ali Syakieb

Selain itu, kelengkapan input SPM ini akan dinilai secara kualitatif oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI sebagai bahan penilaian kinerja penerapan SPM pemerintah daerah pada SPM Award yang akan diumumkan pada Februari 2024 mendatang.

Editor : Zhafran Pramoedya