Raperda Penataan PKL Masih Prematur, DPRD Kota Bandung Fokus Soroti Zonasi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPRD Kota Bandung tegaskan Raperda Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih dalam tahap pembahasan.

Anggota Pansus 6 DPRD Kota Bandung, Drs.H. Edi Haryadi, M.Si mengatakan, raperda ini masih sangat prematur karena pembahasan baru dilakukan satu kali.

Baca Juga

Menggali Potensi Pendapatan Daerah melalui Perda Retribusi PBG di Kota Bandung

"Kami melakukan pembahasan baru satu kali. masih jauh dari kata selesai apalagi sempurna. Masih banyak yang harus dibahas dan masih banyak yang bisa berubah," ujar Edi, Jumat (1/3/2024).

Namun, meski baru dibahas satu kali, Edi mengatakan ada beberapa hal yang menjadi sorotan, salah satunya mengenai zonasi. Menurutnya, akan lebih baik jika zonasi PKL hanya ada dua, yaitu zona merah dan zona hijau.

"Lebih baik tidak usah ada zona kuning. Berlakukan saja dua zonasi dalam pembagian wilayah berjualan PKL, yaitu zona merah dan zona hijau. Kalau boleh ya boleh, kalau tidak ya tidak," jelas Edi.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pajak dan Retribusi untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Pasalnya, lanjut Edi, dengan adanya zona kuning, malah akan membuat semua bingung. Pengaturan waktu yang dibuat di zona kuning malah akan berpotensi membuat pihak-pihak tertentu mencari celah untuk melakukan pelanggaran.

“Sehingga ada baiknya, jika zona kuning dihilangkan saja," tegasnya.

Lanjut, Edi menyampaikan, mengurusi masalah PKL ini merupakan hal yang tidak mudah. Karena, di satu sisi, sebagai anggota DPRD harus menegakkan aturan yang sudah dibuat. 

Baca Juga

DPRD Bandung Catat Kendala Pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan

"Kita membuat aturan dan berusaha membantu Pemkot Bandung untuk membuat kota jadi lebih indah, tidak kumuh dengan keberadaan PKL," tuturnya.

Namun, di sisi yang lain, kegiatan PKL merupakan upaya dan ikhtiar warga untuk mencari nafkah bagi penghidupan mereka.

Sehingga, jika Pemkot Bandung ingin melakukan penataan PKL harus dipastikan tempat baru untuk relokasi tidak merugikan PKL.

Baca Juga

M Bagja Jaya Wibawa Ditunjuk Jadi Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung

"Kita juga paham, jika PKL adalah sebuah pekerjaan dimana masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan hidup," ujarnya.

Untuk itu, sebagai anggota DPRD Kota Bandung, ia harus bisa memposisikan diri di tengah, tidak merugikan semua pihak, dan ketika membuat aturan harus menjadi solusi bagi semua pihak. 

Pada kesempatan ini, Edi kembali menegaskan, bahwa apa yang tertera dalam raperda, dan apa yang disampaikannya kali ini, masih banyak kemungkinan untuk berubah. Karena proses pembahasan masih sangat panjang.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Sebut Braga Free Vehicle Momentum Penataan Ulang Kawasan Wisata

"Jadi ini semua belum, final, masih prematur. Kita hanya mencoba membuat aturan yang bisa membuat Kota Bandung jadi lebih indah, tapi juga tidak merugikan bagi PKL," pungkasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya