BWI: Manajemen Wakaf Harus Kombinasikan Sosialpreneurship dan Technopreneurship

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Mengelola aset wakaf harus didasari keikhlasan dan ketulusan. Namun itu saja tak cukup, karena prinsip wakaf adalah kemanfaatan. Sehingga manajemen wakaf harus mengkombinasikan sosialpreneurship dan technopreneurship, agar dana wakaf yang terkumpul bisa berkembang lebih besar dan bermanfaat lebih luas.

Demikian dikemukakan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof. Dr. M. Nuh, pada pelantikan Pengurus Perwakilan BWI Jawa Barat periode 2023-2026, di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (9/3/2024).

Baca Juga

Spontan, Dadang Supriatna Sedekah Pengadaan Wakaf Lahan Pembangunan Masjid Besar Cileunyi Rp100 Juta

Dr. K.H. Syukriadi Sambas didaulat dan dilantik sebagai Ketua Pengurus Perwakilan BWI Jabar. "Mengurus wakaf tak bisa dilakukan hal biasa-biasa saja, tapi harus ada sentuhan entrepreneur. Itu pun masih belum cukup, perlu pemanfaan teknologi, sehingga bisa terjadi lompatan luar biasa," kata Nuh yang juga mantan Menteri Pendidikan Nasional ini.

Ia juga mengatakan, sosialisasi terhadap BWI harus terus dilakukan. Karena banyak yang belum tahu perbedaan wakaf dan zakat. "Zakat ibaratnya adalah operational expenditor, harta dari zakat dibagikan habis. Amilnya dapat memperoleh manfaat dari harta zakat tadi, 12,5%. Kalau wakaf ga boleh dibagi langsung, tapi harus diolah dulu, baru dibagikan. Ibaratnya, kalau harta wakaf ayam, ga boleh langsung dipotong dibagi-bagi, tapi diternak. Pengurus atau nadzir boleh dapat 10%. Menjadi nadzir harus berjiwa entrepreneur. Baik aja ga cukup, tapi harus punya kemampuan usaha," jelasnya.

"Percayalah, wakaf ini punya potensi dan kekuatan yang luar biasa. Sejak ribuan tahun lalu sudah teruji soal perwakafan ini. Contoh ada Habib asal Aceh wakafkan tanahnya di dekat Masjidilharam pada tahun 1800. Tanahnya lalu diubah jadi hotel-hotel, dan dari hasil itu, setiap orang Aceh yang pergi haji, pasti dapat tambahan Rp 5 juta," tutur Nuh.

Nuh menceritakan apa yang sudah dilakukan ketika menjadi Mendiknas. "Setiap tahun disisihkan 4 triliun di Kemendiknas, dan menjadi dana abadi LPDP sekitar Rp 16 trikiun. Dari angka itu kemudian diolah dan dihasilkan dana Rp 1 triliun untuk sekolahkan anak-anak kita di dalam dan luar negeri. Kalau Pemprov Jabar ada sisa anggaran (Silpa) sisakan sekitar 25% disisihkan utk dana abadi, bisa digunakan untuk entaskan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan," katanya.

Acara ini dihadiri pula Direktur Pemberdayaan Wakaf dan Zakat Kemenag RI, Prof. Dr. H. Waryono, Kakanwil Kemenag Jabar dan pejabat di lingkungan Pemprov Jabar. Acara pun dilanjutkan dengan pemberian penghargaan terhadap sejumlah tokoh, serta launching program Wakaf Uang.***

Editor : Ude D Gunadi