Imbas Kasus Korupsi, Pengamat Nilai Psikologi Birokrasi Pemkot Bandung Terganggu

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus segera mengambil tindakan imbas kasus korupsi yang menjerat Sekda Kota Bandung.

Firman Manan mengatakan, saat ini Pemkot Bandung harus menyelesaikan tiga hal ini agar pengelolaan pemerintahan tetap berjalan. 

Baca Juga

Pemkot Bandung Dukung Film Dokumenter Biografi Mochtar Kusumaatmadja

Yang pertama, kata Firman, mengenai kepercayaan publik yang harus dibangun kembali imbas kasus korupsi eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dan saat ini menyeret Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna.

“Cuma memang sekarang ada tiga hal, yang pertama memang soal kepercayaan publik itu bisa menurun lagi, sebelumnya kan pasca ott nya Kang Yana itu kita melihat tingkat kepercayaan publik agak menurun ya, tetapi pelan-pelan kelihatannya mulai membaik, dan sekarang saya pikir bisa ada lagi tingkat penurunan kepercayaan publik terhadap Pemkot,” beber Firman, saat dihubungi Jumat (15/3/2024).

Yang kedua mengenai psikologi birokrasi Kota Bandung, menurut Firman saat ini kondisi birokrat Kota Bandung dalam keadaan kurang kondusif.

Baca Juga

Pemkot Bandung dan Perguruan Tinggi Kolaborasi untuk Pengelolaan Sampah Mandiri

“Yang kedua, psikologi birokrasi di Kota Bandung, karena pada saat Pak Yana menjadi tersangka kemudian sudah divonis itu juga kita lihat memang kondisi psikologis birokrat Kota Bandung itu kurang kondusif, pelan-pelan sudah membaik dengan kondisi sekarang saya pikir itu bisa terganggu lagi,” ujarnya.

Untuk itu, Firman mengatakan hal ini menjadi tugas Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono beserta Plh Sekda Kota Bandung agar menjaga psikologi aparat birokrasi di Kota Bandung.

Dan yang ketiga, evaluasi Pemkot bersama warga Bandung dalam menentukan wali kota selanjutnya pada Pilkada November mendatang.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pajak dan Retribusi untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

“Lalu yang ketiga, saya pikir evaluasi juga, termasuk bagi warga Kota Bandung karena bulan November nanti kan kita punya agenda Pilkada. Kota Bandung itu kasus dulu Pak Dada dan Sekdanya juga, sekarang kembali ada kasus Pak Yana dan Sekdanya,” paparnya.

Menurutnya, Pilkada nanti merupakan momentum bagi warga Kota Bandung agar benar-benar mencermati kandidatnya, bukan hanya kompeten, punya rekam jejak yang baik, tapi integritas nya juga terjaga.

Untuk itu, Firman menilai Calon Wali Kota Bandung selanjutnya harus yang memiliki kedekatan dengan rakyat.

Baca Juga

DPRD Bandung Catat Kendala Pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan

“Kalau melihat hasil survei, kurang lebih memang sama kemudian bagaimana sosok walikota yang punya kedekatan dengan rakyat, mementingkan kepentingan rakyat, serta masuk soal tegas, cerdas,” ujarnya.

Selain itu, Firman pun menekankan pemimpin yang bersih dari korupsi menjadi catatan penting pada Pilkada nanti mengingat Kota Bandung sudah dua kali terjerat kasus korupsi.

“Menurut saya pastilah ini dari survei satu minggu kedepan isu korupsi akan menjadi prioritas bahwa Kota Bandung menginginkan pemimpin yang bersih dari korupsi dan ini menjadi catatan penting pada saat Pilkada nanti, wali kota yang punya track record integritas yang baik,” tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya