PBNU Harap Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Timbulkan Kontroversi

Baca Juga

PBNU Ajak Masyarakat Awasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Itu yang kami harapkan sebagai masyarakat biasa, karena saya juga bukan ahli hukum. Masyarakat ini juga sudah kangen bisa kerja seperti biasa, sudah tidak ada ribut-ribut lagi," katanya.

Gus Yahya menyebut, masyarakat pada umumnya memiliki harapan setelah ini tidak akan ada lagi kontroversi yang berkelanjutan, sehingga semua kehidupan bisa kembali berjalan normal, serta upaya-upaya untuk kemajuan dan perbaikan bisa terus dilaksanakan secara efektif.

Disinggung mengenai jumlah menteri dari NU yang akan mengisi jabatan sebagai menteri di kabinet pemerintahan berikutnya, Gus Yahya menegaskan bahwa NU bukan faksi politik, melainkan realitas demografis.

Baca Juga

PBNU: Masyarakat Harap Sistem Pemerintah Tak Lagi Cederai Demokrasi Pilkada

"NU itu bukan faksi politik tetapi realitas demografis. Jadi misalnya sekarang, jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet, kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU," tegasnya.

"Jangan-jangan menterinya NU semua, jangan kaget loh, bukan soal faksi politik, soal demografis saja, itu saya kira. Jadi kalau sekarang ditanya berapa orang? Ya nggak tahu, secara demografis paling nggak separuh lah," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah