Disdik Jabar Beri Kuota Khusus Bagi 128 Kecamatan yang Tak Ada Sekolah Negeri 

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024, ada 128 kecamatan di Jabar tidak memiliki sekolah negeri baik SMA maupun SMK.

Hal itu diungkap Wahyu dalam kegiatan Bewara Jawa Barat (BEJA), volume 5 bertajuk Kick Off PPDB Jabar 2024 di Gedung Sate Bandung, Rabu (8/5/2024).

Baca Juga

Analisis Data Spasial: Ikhtiar Menyelamatkan Siswa “Ilegal” PPDB 2024

“Sekarang dalam jalur zonasi, kita memberikan kuota khusus terhadap 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri,” kata Wahyu.

Mengenai masalah tersebut, Wahyu mengatakan, calon peserta didik di kecamatan yang tidak memiliki sekolah nantinya akan dilimpahkan ke tempat lain.

Akan tetapi, jumlah tidak sama seperti kecamatan yang memiliki sekolah.

Baca Juga

Hasil Evaluasi, Pendaftar PPDB Jabar yang Dianulir Jadi 279 Peserta

“Nanti ada kuota khusus di kecamatan yang berdampingan dengan kecamatan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, Disdik Jabar telah menambahkan kuota untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Sebelumnya, kuota untuk keluarga ekonomi tidak mampu hanya 12 persen dan kini menjadi 15 persen.

Sedangkan siswa yang masuk kriteria kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE dan DTKS, nantinya diberikan jalur undangan khusus untuk masuk ke sekolah terdekat, maksimal radius lima kilometer.

Baca Juga

Bey Machmudin Akan Presentasikan Hasil Evaluasi PPDB 2024 ke Nadiem Makarim

"Disitu ada SMA dan SMK, jadi mana yang dekatnya. Kalau misal dekatnya SMK, kita arahkan ke SMK. Kalau lebih dari radius, kita lihat apakah ada sekolah swasta atau tidak. Kalau ada, maka kita akan coba kerjasama dengan sekolah swasta. Apakah memungkinkan dapat menerima sesuai dengan ketentuan yang ada di kita," paparnya.

Lanjut, kata Wahyu, untuk anak yang masuk kriteria kemiskinan ekstrim yang harus masuk ke sekolah swasta. Pihaknya akan menambahkan anggaran BPMU.

Hal itu bertujuan agar orang tua dari anak tersebut tak perlu khawatir akan biayanya.

Baca Juga

Tak Sesuai Domisili, Puluhan Calon Peserta Didik Didiskualifikasi dari PPDB Jabar

"Jadi kalau BPMU nilainya hanya Rp600 ribu, kalau kita sekarang melihat berapa kebutuhan sekolah SMA dan SMK, berapa dari BOS, nah kekurangannya kita coba dari Pemprov Jabar. Tapi itu untuk kemiskinan ekstrem. Bukan seluruh DTKS,” bebernya.

Adapun terkait proses pelaksanaan pendaftaran PPDB 2024, Wahyu mengatakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Kemarin (daftar melalui) aplikasi SapaWarga baru tahap 2. Sekarang tahap 1 sudah bisa. Di web Disdik juga sama. Semua informasi ada disitu. Untuk pertanyaan, kita menggunakan AI. Kecuali ada kesulitan lain yang tidak bisa dijawab AI, kita masih menyiapkan ada di sekolah tujuan, cabang dinas dan Rajiman (Disdik Jabar)," tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya