get app
inews
Aa Read Next : DPRD Jabar Apresiasi Sikap Tegas Pj Gubernur dan Plh Kadisdik pada Proses PPDB 2024

Pakai KK Palsu, Peserta PPDB di SMAN 3 dan 5 Bandung Terancam Dipolisikan

Senin, 24 Juni 2024 | 18:12 WIB
header img
PPDB 2024. Foto ilustrasi: Internet

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mencatat, ada sebanyak 94 calon peserta didik (CPD) pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tahap I di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung didiskualifikasi karena kedapatan menggunakan KK palsu.

Plh Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi mengatakan, para oknum tersebut bisa ditindak lewat jalur hukum. Menurutnya, hal tersebut untuk memberikan efek jera atau hukuman yang pantas dari oknum pemalsu KK ini.

"Ini kan Disdukcapil Kota Bandung nah tentu jajaran Disdukcapil melalui Disdukcapil Provinsi perlu dibuka dan bila perlu laporkan ke kepolisian pada mereka yang tadinya memanfaatkan jasa KK," ucap Ade, Senin (24/6/2024).

Ade mengatakan, kasus pemalsuan KK ini sering kali terjadi dalam proses PPDB. Maka dari itu, dia meminta agar data bisa dibuka dengan jelas dan para pemalsu bisa diberikan tindakan setimpal, termasuk dilaporkan ke pihak berwajib. 

"Dilaporkan ke kepolisian sekaligus diusut tuntas supaya tahun depan tidak terulang lagi secara kebijakan Kemendagri juga harus merubah prosedur percetakan KK," ungkapnya.

"Supaya ada kepastian terutama keterangan dari RT dan RW setempat itu jadi penting kan sekarang tanpa keterangan RT dan RW bisa langsung proses," tambahnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti soal temuan KK palsu di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Dia memastikan Disdukcapil Jabar akan mengevaluasi secara penuh. 

"Yang pasti anulir terlebih dahulu setelah itu kami akan berkordinasi dengan Disdukcapil bagaimana jangan sampai terulang," ujar Bey. 

Bey juga memastikan, segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dari PPDB tahap I ini. Sebab, masih banyak orang tua yang mencoba melakukan kecurangan agar anaknya masuk ke sekolah tujuan. 

"Kami akan evaluasi ulang semuanya kenapa bisa sapai 1 rumah/alamat bisa 6 sampai 8 KK kan sudah tidak normal," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut