Anggota DPRD Jabar Minta Pemerintah Klarifikasi soal Kebijakan Cleansing

BANDUNG,iNewsBandungraya.id - Anggota DPRD Jabar Haru Suandharu ikut menanggapi terkait ramainya kebijakan  cleansing terhadap guru honorer secara sepihak. 

Kekurangan tenaga pengajar hingga mengangkat tenaga honorer di berbagai sekolah di daerah menuai pro kontra, sehingga menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan cleansing. 

Baca Juga

PAN Jelaskan soal Polemik Nisya Ahmad Jadi Anggota DPRD Jabar

Program tersebut dilakukan lantaran pengangkatan guru honorer diklaim tanpa seleksi yang jelas atau direkrut mandiri oleh sekolah.

Bagi guru honorer yang terkena kebijakan tersebut, ada sebagian yang dipindah tugas bahkan tak sedikit kehilangan pekerjaannya menjadi tenaga pendidik. Kehilangan status sebagai guru tidak hanya merugikan secara finansial, terlebih pengabdian yang dilakoni bertahun-tahun lenyap begitu saja. 

Haru Suandharu, mengatakan, buntut dari kebijakan cleansing perlu adanya transparansi dari pemerintah. 

Baca Juga

Jalan Asia Afrika Ditutup Sementara, Anggota DPRD Jabar Periode 2024-2029 Dilantik di Gedung Merdeka

"Bila pakai APBD, kuota tenaga pengajar bisa ditentukan oleh daerah itu sendiri. Toh, per tahun ini juga bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah," kata Haru, Senin (22/7/2024). 

Editor : Abdul Basir