HIPMI Nilai Usulan Kuota Subsidi KPR FLPP 220.000 Unit Realistis Penuhi Kebutuhan Masyarakat

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai usulan kuota subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kepada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 sebanyak 220.000 unit, tepat. Kuota tersebut realistis memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepemilikan rumah yang sangat tinggi.

Ketua Bidang Infrastruktur Tata Tuang Properti dan Perhubungan BPP HIPMI MR Syarif Hasan mengatakan, usulan kuota subsidi KPR FLPP kepada pemerintah diajukan oleh BP Tapera. BP Tapera mengusulkan dalam Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) Bendahara Umum Negara (BUN) FLPP.

Menurut Syarif, lebih baik lagi usulan ke IKD BUN FLPP itu memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.

Selain itu, mempertimbangkan permintaan masyarakat akan rumah murah berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) dan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

"Menarik untuk didiskusikan. Apakah usulan tersebut telah menukil aplikasi SiKasep dan SiKumbang atau tidak? Setahu saya, Renstra PUPR tahun ini mencapai 220.000 unit," kata Syarif dalam siaran persnya.

Syarif menyatakan, penting untuk mempertimbangkan tiga indikator tersebut. Dengan begitu, kebutuhan hunian bagi masyarakat bisa terealisasi dengan baik. 

Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan, ujar Syarif, seperti tidak dilanjutkannya program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan berhentinya program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada 2023.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Syarif menilai, seharusnya kuota FLPP justru lebih dari 220.000 unit. Bahkan jika menimbang permintaan aplikasi SiKumbang dan SiKasep, kuotanya sekitar 300.000 unit setahun.

"Bukannya malah kurang dari angka itu. Ini malah jadi 166.000 unit pada 2024. Kuota itu bahkan lebih rendah dari 2023 yang mencapai 229.000 unit," ujar Syarif. 

Editor : Ude D Gunadi