Cegah TPPO, Netty Dorong Penguatan Sosialisasi Lintas Sektor

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi sorotan di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Barat. Di mana para korbannya melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga mahasiswa.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan dalam Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kantor DPD PKS Kota Bandung, Kamis (19/12/2024).

Baca Juga

Kekerasan Perempuan dan Anak Terus Terjadi, Pemda KBB Terima Laporan 65 Kasus

"Para pencari kerja, tadinya kerja di resto ternyata jadi operator judol di Kamboja. Terus puluhan mahasiswa di Jerman. Itu kan pintu masuknya atau entrynya tuh magang, sampai sana jadi korban trafficking," ungkapnya.

Netty mengatakan, meningkatnya kasus human trafficking di Indonesia tak lepas dari masalah ekonomi. Apalagi, tren TPPO tercatat melonjak setelah pandemi.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat mudah terpedaya dengan informasi menyesatkan terkait lowongan pekerjaan ke luar negeri yang beredar secara bebas di media sosial.

Baca Juga

Polda Jabar Gagalkan Keberangkatan 4 Korban TPPO ke Arab Saudi, Tangkap 3 Pelaku

"Berikutnya kemudahan orang bekerja itu hanya karena informasi sepintas dari media sosial yang mereka terima tanpa literasi yang cukup memadai untuk menyiapkan diri, memiliki kompetensi, menyiapkan dokumen yang memenuhi syarat prosedural seperti itu," jelas Netty.

Untuk itu, kata Netty, perlu adanya penguatan dalam hal sosialisasi pencegahan TPPO dengan melibatkan banyak pihak.

"Ini ada beberapa organisasi, ada lembaga kampus, forum lembaga kampus dakwah kampus, ada anak-anak karang taruna. Saya berharap mudah-mudahan dari merekalah secara berkesinambungan ada informasi diantara organisasi mereka atau lingkungan mereka informasi yang mengedukasi," katanya.

Baca Juga

Sebulan Lebih Polda Jabar Berhasil Ungkap 72 Kasus TPPO, 110 Orang Ditetapkan Tersangka

"Bahwa jangan mudah untuk terjebak mengikuti tawaran bekerja ke luar negeri, tanpa memastikan bahwa mereka bekerja secara positif," tambahnya.

Netty juga mendorong agar pemerintah bisa membuat semacam pengumuman terkait perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri.

"Saya mendorong pada pemerintah melalui kementerian baru, agar ada semacam pengumuman. Mana perusahaan yang memang memiliki kredit ya, memiliki klasifikasi baik dalam urusan penempatan pekerjaan migran," ungkapnya.

Baca Juga

Tangani Kasus TPPO, Kepala BP2MI Ajak Tiap Lembaga Kolaborasi Bangun Chemistry Kuat

Selain itu, dalam pencegahan TPPO ini, Netty menyinggung fasilitas yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK). Sarana dan prasarana di BLK dinilai terlalu jadul.

"Saya singgung juga tadi bahwa BLK kita kan alat-alatnya, mesin-mesin prototype-nya itu kan, mesin prasejarah ya," katanya.

Seharusnya, kata Netty, BLK tak hanya sebagai tempat pelatihan saja, namun juga ikut serta dalam penyaluran tenaga kerja ke perusahan-perusahaan resmi.

Baca Juga

Psikolog: Dampak TPPO Sangat Merugikan

Nantinya, masyarakat yang sudah lulus dari BLK bisa disalurkan ke perusahaan sesuai dengan keahliannya.

"Kemudian memberi sinyal kepada dunia usaha dan dunia industri bahwa lulusan BLK ini layak kok untuk direkrut. Itu yang juga tantangan kita," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah