Kepala Bapenda Jabar Harap Penghargaan dari Kemendagri Jadi Motivasi Lebih Baik Lagi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bapenda Jabar mendapat nilai terbaik dalam kategori realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi.

Baca Juga

Berlaku Mulai 2025 di Jabar, Begini Cara Menghitung Opsen Pajak Kendaraan

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan, capaian ini merupakan hasil kinerja semua pegawai samsat di semua wilayah dan pihak yang berkaitan lintas instansi.

Esensi penting dari semua ini adalah kontribusi besar masyarakat untuk mendukung program pembangunan di berbagai sektor, mulai pendidikan, infrastruktur hingga kesehatan.

“Penghargaan dari Kemendagri tentu harus menjadi motivasi bagi kami bekerja lebih baik lagi,” ucap Dedi, Sabtu (28/12/2024).

Baca Juga

Bapenda Jabar Siapkan Promo Pajak Spesial Jelang Akhir Tahun

Menurutnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi penyumbang mayoritas pada pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini pun berlaku di hampir semua provinsi lain di Indonesia.

Tahun 2024, sumbangan PAD Jabar dari pajak kendaraan mencapai Rp19 triliun dari APBD senilai Rp35 triliun. Jumlah PAD itu berasal dari 10,6 juta unit kendaraan.

Hasil ini berdampak positif bukan hanya untuk program Pemprov Jabar, namun untuk pemerintah kabupaten/kota, karena mereka mandapat penerimaan yang nantinya digunakan untuk program pembangunan.

Baca Juga

Bapenda Jabar Ciptakan Terobosan Digital, Sabet Juara Umum di Humas Jabar Awards 2024

Salah satu fokus yang akan dimaksimalkan adalah potensi pendapatan dari sekitar 6 juta kendaraan yang berstatus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penunggak pajak 1-5 tahun.

Lalu, ada pula yang berstatus Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU), yakni penunggak pajak dibawah 1 tahun dalam tahun berjalan. Jika dikonversi, pendapatan dari jumlah penunggak pajak bisa mencapai sekira Rp4 triliun. 

Beberapa invoasi yang sudah dilakukan adalah membuat sejumlah kemudahan layanan. Salah satunya, dibuat Samsat digital. Kemudian, sosialisasi secara berkala hingga pemberlakuan sanksi berdasarkan aturan atau razia.

Baca Juga

Optimalisasi Pendapatan, Bapenda Jabar Beri Pemutihan Pajak Kendaraan di Oktober-November

“Inovasi layanan melalui pemanfaatan teknologi digital terus kami lakukan, sosialisasi juga terus berlangsung. Lalu, ada beberpa program promo dan diskon. Semua agar memudahkan masyarakat,” katanya.

“Selain itu kami juga melakukan upaya tegas dengan sanksi sesuai aturan atau bekerjasama dengan instansi lain menggelar operasi. Jadi harapannya semua tetap seimbang. Tentu ke depan akan ada tantangannya lagi. Tapi, Insya Allah kami akan bekerja dengan baik," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah